TargetNews.ID Sidoarjo – Polemik dugaan hilangnya status Tanah Kas Desa (TKD) Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, kembali mencuat. Masyarakat Peduli Wage (MPW) meminta aparat penegak hukum dan pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap dugaan pengalihan aset desa seluas sekitar 1,7 hektare yang kini telah berdiri kawasan Perumahan Grand Aloha Regency (GAR).
Ketua MPW, Sunarto, menyatakan persoalan tersebut telah berlangsung sekitar 13 tahun namun hingga kini belum memberikan kepastian hukum. Menurutnya, masyarakat masih mempertanyakan proses perubahan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai Tanah Kas Desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Tahun 2003.
Sunarto mengatakan pihaknya telah mengajukan gugatan perdata terhadap PT Sidoarjo Bangkit selaku pengembang serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor Perkara 331/Pdt.G/2025/PN Sda. Namun, perkara tersebut tidak memasuki pokok sengketa karena majelis hakim menilai penggugat tidak memiliki legal standing dan bukti yang cukup.
“Kami tidak mencari keuntungan pribadi. Yang kami perjuangkan adalah kepastian hukum atas aset desa. Kami berharap persoalan ini dapat diperiksa secara menyeluruh sehingga masyarakat memperoleh kejelasan,” ujar Sunarto.
MPW menduga belum pernah dilakukan mekanisme penggantian atau tukar guling aset desa sebagaimana ketentuan yang berlaku apabila Tanah Kas Desa dialihkan. Menurut Sunarto, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh penjelasan resmi mengenai dasar hukum maupun administrasi yang menjadi dasar perubahan status lahan tersebut.
Selain itu, MPW memperkirakan nilai lahan yang dipersoalkan mencapai sekitar Rp51 miliar berdasarkan estimasi harga tanah sekitar Rp3 juta per meter persegi. Meski demikian, angka tersebut merupakan perhitungan internal MPW dan belum berdasarkan hasil audit lembaga yang berwenang.
Sunarto juga mengungkapkan dirinya bersama dua rekannya pernah menjalani proses hukum terkait dugaan menghalangi aktivitas pembukaan lahan pembangunan perumahan. Menurutnya, proses tersebut telah berjalan hingga persidangan, sementara substansi mengenai status Tanah Kas Desa yang dipersoalkan belum memperoleh kepastian hukum.
Atas dasar itu, MPW meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kementerian ATR/BPN, Kejaksaan Agung, Polri, serta instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap aspek administrasi maupun hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam pengelolaan aset desa.
Tanah Kas Desa merupakan bagian dari kekayaan desa yang pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan turunannya. Pelepasan atau pengalihan aset desa pada prinsipnya harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai penggantian aset apabila dipersyaratkan.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Desa Wage, PT Sidoarjo Bangkit, BPN Kabupaten Sidoarjo, maupun pihak terkait lainnya belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan dan dugaan yang disampaikan MPW.
Media membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
TOTOK
