SEMARANG, TargetNews.ID – Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono bersama para kepala daerah se-Jawa Tengah meneguhkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Komitmen Kepala Daerah dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Novotel Semarang, Selasa (22/9/2026) pagi, menjadi forum penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menempatkan penanganan stunting sebagai bagian penting dari agenda pembangunan.
Dalam kegiatan tersebut, kepala daerah didampingi sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan perencanaan dan pembangunan, kesehatan, serta keluarga berencana.
Ketua Panitia yang juga Asisten Deputi Kesehatan, Gizi, dan Pembangunan Keluarga Sekretariat Wakil Presiden, Mita Apriyanti, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Menurut Mita, Sekretariat Wakil Presiden terus melakukan advokasi kepada para kepala daerah untuk memastikan upaya pencegahan dan penurunan stunting tetap menjadi prioritas pembangunan di daerah.
“Sepanjang tahun 2025 dan 2026 kami terus melaksanakan serangkaian kegiatan advokasi kepada kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia. Setelah sebelumnya dilaksanakan untuk wilayah regional Sumatera di Kota Medan, kegiatan kali ini kami fokuskan untuk wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara,” ujarnya.
Rakortek tersebut melibatkan sembilan provinsi dan 137 kabupaten/kota, dengan total 146 kepala daerah. Peserta terdiri dari sembilan gubernur serta 137 bupati dan wali kota. Sebagian mengikuti kegiatan secara langsung, sedangkan peserta lainnya hadir melalui daring.
Mita menjelaskan, komitmen yang ditandatangani mencakup sejumlah poin penting. Di antaranya menjadikan pencegahan dan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan yang terintegrasi dalam setiap tahapan pembangunan daerah.
Selain itu, pemerintah daerah didorong memastikan perencanaan dan penganggaran program berdasarkan analisis situasi serta kondisi lokal, meningkatkan kualitas dan cakupan layanan intervensi prioritas, serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala.
Aspek transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program kepada masyarakat juga menjadi bagian dari komitmen tersebut.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan bahwa persoalan stunting tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, posyandu, serta berbagai unsur terkait dinilai diperlukan agar intervensi dapat berjalan secara berkelanjutan.
Ia menyebut upaya pencegahan perlu dilakukan sejak masa pranikah, kehamilan hingga periode 1.000 hari pertama kehidupan.
“Jawa Tengah akan paling depan memerangi stunting. Seluruh kepala daerah di Jateng dituntut untuk menurunkan stunting,” tegas Luthfi.
Selain penandatanganan komitmen, kegiatan tersebut diisi dengan pemaparan arah kebijakan pemerintah pusat, pertukaran pengalaman antardaerah, serta pembahasan berbagai kendala dalam pelaksanaan program pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Rangkaian kegiatan juga mencakup kunjungan ke Poltekkes Kemenkes Semarang untuk melihat secara langsung dukungan perguruan tinggi terhadap program percepatan penurunan stunting.
Dengan komitmen bersama tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat koordinasi, perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan intervensi agar upaya penurunan stunting dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
(Fauzi/Targetnews.id)
