TARGETNEWS.ID BOGOR — Temuan Ombudsman Republik Indonesia di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memunculkan pertanyaan serius mengenai penggunaan sejumlah bangunan di area belakang lapas.
Dalam inspeksi mendadak pada Rabu (23/9/2026), tim Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang secara fisik menyerupai hunian klaster atau apartemen. Di dalam salah satu bangunan, terdapat sofa, televisi, meja makan, kulkas, tempat tidur hingga fasilitas lain yang membuat hunian tersebut tampak berbeda dari blok hunian warga binaan pada umumnya.
Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan menyampaikan, tim juga bertemu dengan seseorang yang berada di salah satu bangunan tersebut dan mengaku sebagai warga binaan Lapas Kelas IIA Cibinong.
Namun, pemeriksaan lebih lanjut terhadap penghuni tersebut disebut terhambat setelah petugas lapas menghalangi tim Ombudsman untuk menggali informasi lebih jauh. Ombudsman kemudian menyatakan terdapat dugaan fasilitas khusus yang diperuntukkan bagi sebagian warga binaan.
Temuan Ombudsman tidak hanya berkaitan dengan fasilitas hunian. Di kawasan tersebut juga dilaporkan terdapat sejumlah kendaraan, fasilitas gym, kolam serta simulator golf yang sedang dibangun. Ombudsman turut menyoroti aspek keamanan karena terdapat akses di sekitar area yang dinilai berpotensi menjadi jalur keluar-masuk dari kawasan lapas.
Di sisi lain, pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda. Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menyatakan bangunan yang diperiksa Ombudsman berada di kawasan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) serta merupakan rumah dinas jabatan yang memiliki surat keputusan penggunaan rumah jabatan.
Kepala Urusan Umum Lapas Kelas IIA Cibinong, Deni Sugiarto, juga menjelaskan bahwa sejumlah fasilitas seperti televisi, AC dan kulkas merupakan barang pribadi penghuni rumah dinas, sedangkan pihak lapas menyediakan bangunannya.
Meski demikian, Ditjenpas menyatakan masih melakukan pendalaman untuk memastikan bangunan tersebut digunakan sesuai peruntukannya.
Dengan adanya dua versi mengenai fungsi bangunan dan siapa yang berhak menempatinya, temuan Ombudsman kini menjadi persoalan yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut. Jika benar terdapat warga binaan yang menempati fasilitas yang secara administratif diperuntukkan sebagai rumah dinas, maka persoalan tersebut menyangkut kepatuhan terhadap peruntukan fasilitas dan tata kelola pemasyarakatan.
Sebaliknya, apabila seluruh bangunan memang merupakan rumah dinas sebagaimana dijelaskan Ditjenpas, maka status penghuni, dasar penempatan, serta mekanisme penggunaan fasilitas tersebut perlu dapat diverifikasi secara terbuka.
Ombudsman sendiri menyatakan akan melakukan kajian dan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui siapa saja yang menempati hunian tersebut, sejak kapan bangunan itu digunakan, serta apakah terdapat dugaan maladministrasi dalam pengelolaannya.
Publik kini menunggu hasil pemeriksaan lanjutan yang dapat menjawab pertanyaan sederhana: siapa sebenarnya yang berhak tinggal di bangunan tersebut, berdasarkan aturan apa, dan untuk kepentingan siapa fasilitas itu digunakan?
TARGETNEWD.ID. BERSAMBUNG ….
