TARGETNEWS.ID SURABAYA – Anggota MPR sekaligus DPD RI Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, M.E.I., menegaskan bahwa kehidupan demokrasi Indonesia harus senantiasa berpijak pada konstitusi sebagai landasan utama penyelenggaraan negara.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan bersama masyarakat pada Minggu (8/11/2026), saat membahas fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Menurut Ning Lia, Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi. Oleh sebab itu, setiap proses politik dan pengambilan kebijakan harus tetap berada dalam koridor hukum dasar negara.
“Kita bicara Indonesia adalah negara demokrasi, negara yang berdasarkan konstitusi, bukan hanya proses demokrasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa demokrasi tidak berhenti pada mekanisme pemilihan pemimpin ataupun penyampaian aspirasi. Lebih dari itu, demokrasi harus menghasilkan kebijakan yang memiliki dasar hukum dan sejalan dengan prinsip konstitusional.
Ning Lia menilai keberadaan regulasi menjadi penting untuk memastikan setiap keputusan politik tidak bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan negara.
Dalam konteks tersebut, MPR memiliki tanggung jawab konstitusional yang perlu dipahami masyarakat secara luas.
Ia juga mengingatkan bahwa pemahaman mengenai konstitusi tidak boleh terbatas pada kalangan pejabat atau akademisi, tetapi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Melalui kegiatan dialog, masyarakat diharapkan semakin memahami hubungan antara demokrasi, regulasi, dan perlindungan hak warga negara.
Ning Lia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam mengevaluasi apakah kebijakan yang berlaku telah menjawab kebutuhan publik.
Karena itu, ia mendorong penguatan komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat agar nilai-nilai konstitusi tidak berhenti sebagai ketentuan tertulis, tetapi benar-benar tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan.
