TARGETNEWS.ID SURABAYA – Semangat gotong royong sejatinya tumbuh dari kepedulian dan kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan. Namun, ketika partisipasi warga mulai dikaitkan dengan kewajiban memberikan uang atau konsumsi bagi mereka yang tidak hadir, muncul pertanyaan mengenai batas antara kesepakatan sosial dan kewenangan pengurus lingkungan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian di lingkungan RT 09/RW 04, Tanah Merah 4 Sawi, Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya.
Bukan hanya ketentuan kontribusi bagi warga yang tidak mengikuti kerja bakti, informasi mengenai penarikan iuran perayaan Agustusan sebesar Rp100.000 per kepala keluarga (KK) juga menjadi sorotan. Sejumlah warga disebut keberatan dengan besaran iuran tersebut.
Keberatan itu perlu menjadi perhatian, terutama apabila terdapat warga yang kondisi ekonominya terbatas atau memiliki kebutuhan rumah tangga yang harus diprioritaskan.
Berdasarkan surat pemberitahuan tertanggal 8 November 2026 yang diterbitkan atas nama Ketua RT 09, disebutkan bahwa hasil keputusan rapat warga dalam kegiatan arisan pada 7 November 2026 menyepakati bahwa warga yang tidak dapat mengikuti kerja bakti tanpa izin kepada Ketua RT akan dikenai partisipasi berupa uang konsumsi atau konsumsi.
Ketentuan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan: apakah kontribusi itu benar-benar bersifat sukarela atau menjadi kewajiban pembayaran bagi warga yang tidak dapat hadir?
Jika ditambah dengan informasi iuran Agustusan sebesar Rp100.000 per KK, persoalan transparansi dan mekanisme penetapan iuran menjadi semakin penting untuk dijelaskan.
Jangan Sampai Gotong Royong Berubah Menjadi Beban
Kerja bakti dan perayaan kemerdekaan merupakan kegiatan positif yang seharusnya mempererat hubungan sosial antarwarga.
Namun, kondisi setiap keluarga tidak selalu sama. Ada warga yang harus bekerja pada hari libur, memiliki tanggung jawab keluarga, sedang sakit, maupun menghadapi kebutuhan ekonomi yang mendesak.
Dalam situasi demikian, kebijakan mengenai kontribusi warga semestinya mempertimbangkan kemampuan masyarakat, bukan sekadar menetapkan kewajiban yang berpotensi memberatkan.
Semangat gotong royong tidak boleh kehilangan makna hanya karena persoalan nominal iuran.
Justru, pengurus lingkungan perlu membangun komunikasi terbuka agar setiap warga merasa dilibatkan, dihargai, dan tidak terbebani oleh keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.
Perlu Transparansi dan Kejelasan Dasar Hukum
Dalam tata kelola RT/RW di Kota Surabaya, Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 mengatur sejumlah ketentuan mengenai kelembagaan dan pengelolaan lingkungan RT/RW.
Ketentuan mengenai iuran warga perlu memperhatikan mekanisme musyawarah, kepatutan dan kewajaran, berita acara, serta evaluasi oleh pihak kelurahan.
Selain itu, Surat Edaran Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.4.3/16871/436.1.1/2026 juga menjadi perhatian terkait pembatasan jenis iuran RT/RW dan prinsip sumbangan warga yang bersifat sukarela serta tidak mengikat.
Karena itu, perlu diperjelas apakah iuran Agustusan Rp100.000 per KK tersebut merupakan hasil kesepakatan sukarela atau ditetapkan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi setiap keluarga.
Demikian pula dengan kontribusi konsumsi bagi warga yang tidak mengikuti kerja bakti. Apabila pembayaran tersebut diwajibkan dan disertai konsekuensi bagi warga yang tidak membayar, dasar hukum serta mekanismenya patut dipertanyakan.
Sebab, kesepakatan dalam forum warga tidak serta-merta membenarkan setiap bentuk pungutan apabila bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Sejumlah Pertanyaan Menunggu Jawaban Pengurus RT
Persoalan ini bukan dimaksudkan untuk meniadakan peran Ketua RT maupun menghambat kegiatan sosial masyarakat. Sebaliknya, klarifikasi diperlukan agar tidak muncul kesalahpahaman berkepanjangan antara pengurus dan warga.
Ada sejumlah hal yang perlu dijelaskan secara terbuka.
Pertama, apakah penetapan iuran Agustusan sebesar Rp100.000 per KK telah melalui musyawarah dan disepakati seluruh warga?
Kedua, apakah warga yang keberatan diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat atau mengajukan keringanan?
Ketiga, apakah terdapat rincian penggunaan dan laporan pertanggungjawaban dana perayaan Agustusan?
Keempat, apakah kontribusi uang konsumsi atau konsumsi bagi warga yang tidak mengikuti kerja bakti bersifat sukarela atau wajib?
Kelima, apakah ketentuan tersebut sudah dikonsultasikan kepada Ketua RW maupun Lurah Tanah Kalikedinding?
Keenam, bagaimana perlakuan terhadap warga yang tidak hadir karena bekerja, sakit, atau memiliki kepentingan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan?
Menjaga Kebersamaan, Bukan Menambah Beban
Pada akhirnya, kebersihan lingkungan dan semarak perayaan kemerdekaan merupakan kepentingan bersama. Namun, menjaga kebersamaan juga membutuhkan kebijakan yang adil dan tidak mengabaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Ketua RT memiliki peran penting sebagai penggerak kehidupan bermasyarakat. Karena itu, transparansi, musyawarah, dan kebijaksanaan dalam menetapkan kontribusi warga menjadi bagian penting dari kepercayaan publik di tingkat lingkungan.
Jangan sampai kegiatan yang semestinya menjadi ruang kebersamaan justru menimbulkan keresahan akibat persoalan iuran.
Sebab, gotong royong bukan tentang seberapa besar uang yang dapat dikumpulkan dari setiap kepala keluarga, melainkan seberapa kuat kepedulian dan keikhlasan warga untuk saling membantu.
Hingga berita ini disusun, klarifikasi dari Ketua RT 09, Ketua RW 04, dan Lurah Tanah Kalikedinding masih diperlukan guna memperoleh penjelasan berimbang mengenai dasar penetapan kedua ketentuan tersebut.
