SRAGEN–NGAWI | TARGETNEWS.ID – Pengakuan seorang narasumber yang beredar melalui media sosial TikTok memunculkan sorotan terkait dugaan permintaan sejumlah uang dalam penanganan perkara penyalahgunaan obat keras jenis Dobel L atau pil koplo.
Dalam pengakuannya, narasumber menyebut adanya orang tua yang diduga sampai menjual sapi demi memenuhi uang sekitar Rp15 juta setelah anaknya diamankan dalam perkara pil Dobel L yang disebut berkaitan dengan penanganan di wilayah Polres Ngawi.
Tak hanya itu, narasumber juga menyinggung dugaan keterlibatan seorang oknum pengacara berinisial H yang disebut-sebut menjadi perantara dalam proses tersebut. Namun, identitas, peran, serta kebenaran informasi mengenai dugaan permintaan uang itu masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut.
Menurut keterangan narasumber, kejadian serupa diduga pernah terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Sragen.
Di wilayah Sumberlawang, Kecamatan Miri, misalnya, satu orang disebut harus mengeluarkan uang sekitar Rp15 juta. Sementara di wilayah Denanyar, Kecamatan Tangen, narasumber mengklaim terdapat tiga orang yang masing-masing diduga mengeluarkan uang dengan nominal serupa. Jika klaim tersebut benar, totalnya mencapai Rp45 juta.
Narasumber juga menyebut adanya dugaan penyerahan sejumlah orang ke pondok pesantren untuk menjalani rehabilitasi setelah proses penanganan perkara. Ia mengaku memperoleh informasi serupa dari sejumlah laporan pemerintah desa dan kepala desa yang disebut pernah mengurus persoalan pil koplo.
Namun, belum diketahui secara pasti apakah penyerahan tersebut merupakan bagian dari prosedur rehabilitasi resmi, bagaimana dasar hukumnya, serta apakah terdapat biaya yang dibebankan kepada keluarga.
Dugaan Oknum Pengacara dan Aliran Uang Perlu Ditelusuri
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah muncul berbagai unggahan dan komentar masyarakat di media sosial yang mempertanyakan dugaan keterlibatan aparat dari Polres Ngawi dalam penanganan perkara pil koplo yang disebut terjadi di wilayah Sragen.
Bahkan, berkembang pula klaim mengenai dugaan penempatan orang yang diamankan di luar kantor kepolisian serta adanya permintaan sejumlah uang kepada keluarga.
Seluruh informasi tersebut masih sebatas pengakuan dan klaim yang beredar. Belum terdapat bukti terverifikasi maupun keterangan resmi yang dapat memastikan adanya pelanggaran atau keterlibatan pihak tertentu.
Meski demikian, munculnya berbagai pengakuan tersebut patut menjadi perhatian dan perlu dijawab melalui klarifikasi terbuka.
Sejumlah pertanyaan mendasar perlu dijelaskan, antara lain:
- Apakah benar terdapat koordinasi resmi antara Polres Ngawi dengan aparat kepolisian di wilayah Sragen dalam penanganan perkara tersebut?
- Di mana para pihak yang diamankan ditempatkan selama proses pemeriksaan?
- Apakah penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum?
- Apakah benar terdapat permintaan uang sebesar Rp15 juta kepada keluarga pihak yang diamankan?
- Siapa yang menerima uang tersebut dan apa dasar hukumnya?
- Apakah penyerahan ke pondok pesantren merupakan program rehabilitasi resmi yang memiliki mekanisme dan pertanggungjawaban biaya?
Propam Diminta Turun Tangan
Masyarakat berharap Polres Ngawi segera memberikan penjelasan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi liar yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Apabila terdapat laporan dan bukti pendukung mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan, Propam Polri maupun instansi pengawas terkait diharapkan melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan.
Jika dugaan tersebut tidak terbukti, klarifikasi resmi juga penting untuk memulihkan nama baik pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut.
Penegakan hukum tidak boleh menjadi ruang bagi praktik transaksional. Keluarga masyarakat yang sedang menghadapi persoalan hukum berhak memperoleh kepastian prosedur, perlindungan hukum, serta informasi yang transparan.
Sragen bukan ATM. Masyarakat bukan objek untuk dipermainkan.
Kritik ini bukan bentuk perlawanan terhadap institusi kepolisian, melainkan bagian dari kontrol sosial agar setiap aparat tetap bekerja sesuai aturan dan menjunjung tinggi integritas.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh klarifikasi resmi dari Polres Ngawi maupun pihak-pihak yang disebut dalam pengakuan narasumber. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait.










