Home / BERITA UTAMA / LINGKUNGAN / NASIONAL

Jumat, 20 November 2026 - 21:15 WIB

Karhutla Terus Berulang, BRAN Dorong Reforma Agraria dan Perlindungan Masyarakat Adat

TargetNews.ID Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang menjadi momentum penting untuk mengevaluasi tata kelola agraria nasional. Pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman dan penegakan hukum, tetapi perlu menyentuh persoalan mendasar penguasaan tanah, konflik agraria, serta perlindungan hak masyarakat adat.

Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi strategis bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, yang menghadirkan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, sebagai narasumber di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dalam forum yang mempertemukan unsur Polri, Kementerian Kehutanan, BMKG, akademisi, dan tokoh masyarakat tersebut, Kepala BRAN mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan pencegahan karhutla selama ini.

“Jika kebakaran terus berulang setiap tahun, kita perlu mengevaluasi apakah pendekatan yang selama ini dilakukan sudah menyentuh akar persoalan. Penegakan hukum harus berjalan, tetapi pembenahan tata kelola agraria dan inovasi pencegahan juga harus diperkuat.”

Urgensi Reforma Agraria dalam Memutus Siklus Karhutla

Dengan luas karhutla nasional mencapai 355.390 hektare berdasarkan data yang dipaparkan dalam diskusi, Dedi mengingatkan bahwa ancaman kebakaran semakin kompleks dan tidak lagi terbatas pada Sumatra dan Kalimantan, tetapi juga meluas hingga Papua, Nusa Tenggara Timur, serta sejumlah kawasan di Pulau Jawa.

Di tengah upaya pemerintah melakukan penertiban konsesi dan penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, kehadiran BRAN menjadi relevan untuk memperkuat kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, serta penataan penguasaan dan pemanfaatan lahan secara bertanggung jawab.

Reforma agraria dapat menjadi instrumen pencegahan struktural agar persoalan penguasaan dan pengelolaan lahan tidak terus berkembang menjadi konflik sosial maupun kerusakan lingkungan.

Lindungi Masyarakat Adat sebagai Penjaga Hutan

Dalam diskusi tersebut, Kepala BRAN memberikan perhatian khusus terhadap pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat yang selama bergenerasi hidup berdampingan dengan hutan.

“Masyarakat adat memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang tidak boleh kita abaikan. Mereka harus diakui, dilindungi, dan diberdayakan sebagai mitra strategis negara dalam menjaga hutan dan mencegah kebakaran.”

Melalui reforma agraria, perlindungan hak masyarakat adat perlu diperkuat bersamaan dengan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, sehingga kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat berjalan selaras.

Dari Diskusi Menuju Terobosan Pencegahan

Kepala BRAN mendorong forum akademis tersebut menghasilkan terobosan konkret melalui integrasi satu data agraria, pemetaan wilayah rawan karhutla, penguatan riset, teknologi mitigasi, serta pemanfaatan kearifan lokal.

Dedi juga mengajak mahasiswa program doktoral STIK untuk mengembangkan penelitian yang tidak sekadar mengulang pendekatan sebelumnya, tetapi mampu menjawab tantangan karhutla yang semakin kompleks, termasuk dampaknya terhadap kesehatan anak-anak dan generasi mendatang.

Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, Pancasila sila kelima, dan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Kepala BRAN menekankan pentingnya menempatkan keadilan agraria, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan rakyat dalam satu kerangka kebijakan nasional.

“Jangan menunggu hutan kembali terbakar untuk bertindak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang, dengan menata agraria, melindungi masyarakat adat, dan memastikan pengelolaan tanah yang bertanggung jawab demi keselamatan generasi mendatang

TARGETNEWS.ID

Share :

Baca Juga

BERITA UTAMA

Tanggapi Dugaan Tangkap Lepas di Polres Bangkalan, ini Penjelasannya

BERITA UTAMA

VIRAL, Dugaan Korupsi KBS Menguat, Honorarium Rp1,1 Miliar Seret Nama Anggota DPRD Surabaya

BERITA UTAMA

Dugaan Korupsi KBS Disorot, Honorarium Rp1,1 Miliar kepada Anggota DPRD Surabaya Bungkam

BERITA UTAMA

Tumbuhkan Cita-Cita Sejak Dini, Pasi Pers Kodim 1009/Tanah Laut Gencarkan Kampanye Kreatif Rekrutmen TNI

BERITA UTAMA

Dugaan Penganiayaan Anak Seret Aipda Slamet Hutoyo, Profesionalitas Propam Polres Tanjung Perak

BERITA UTAMA

Polrestabes Surabaya Ungkap Tiga Kasus TPPO, Tiga Perempuan Jadi Korban, Empat Orang Diduga Terlibat

BERITA UTAMA

Polda Jatim Ajak Sekolah dan Orang Tua Bersama Cegah Bullying pada Anak

BERITA UTAMA

Polrestabes Surabaya Bongkar Curanmor Spesialis Kos, Dua Pelaku dan Dua Penadah Diamankan