Sampang. Untuk meningkatkan pembangunan Kabupaten Sampang kedepannya baik itu jangka pendek maupun jangka panjang maka pada hari ini Badan Pendapatan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pembangunan (Bappedalitbang) Kabupaten Sampang mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sampang Tahun 2025 – 2026 dan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2025 – 2045 di aula kantor Bappedalitbang Kabupaten Sampang.
Hadir dalam acara FKP tersebut diantaranya dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Bakorwil Madura, Sekertaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setyawan, S.Sos, MM, Pemerintah Provinsi Jawa Timur diwakili Bakorwil Pamekasan Madura, Sufi Agustini, Anggota DPRD diwakili Ubaidillah, Kepala Bappedalitbang, Ir. Hj Ummi Hanik Laila, Forkopimda, seluruh OPD se Kabupaten Sampang, Camat se Kabupaten Sampang, Ketua Baznas Sampang, KH. Roup, pihak Perbankan Sampang, pihak akademisi Brawijaya Malang dan Poltera serta tamu undangan lainnya termasuk juga awak media.
Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi dalam sambutannya yang diwakili oleh Sekdakab Sampang, Drs Yuliadi Setyawan, S.Sos, MM menyatakan bahwa FKP diselenggarakan untuk menghimpun aspirasi data masyarakat, sehingga RPD dan RPJPD di Kabupaten Sampang menjadi semakin baik dan solid serta mampu menjawab segala permasalahan pembangunan isu strategis di Kabupaten Sampang. Rabu (20/12/2023).
“Melihat pentingnya acara ini, saya berharap kepada hadirin sebagai pemangku kepentingan memiliki peran dalam mengintensitaskan rancangan RPD dan rancangan awal RPJPD untuk aktif berkontribusi dengan cara memberikan saran, masukan maupun ide kreatifnya.
Kedua rancangan ini sangat penting bagi pembangunan di daerah, karena RPD merupakan suatu pijakan RPJMD setiap tahunnya.
RPD 2025 -2026 nantinya akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2023 bahwa RPD ditetapkan paling lambat Minggu ke empat di bulan Januari”, ujarnya.
“Dengan waktu yang sangat terbatas ini, maka saya berharap melalui Bappedalitbang untuk bekerja ekstra diakhir 2023 dan awal 2024, karena RPD ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
Untuk itu saya tekankan kepada Bappedalitbang aga segera memulai dan juga mengintensifkan koordinasi serta komunikasi dengan DPMD Kabupaten Sampang demi melancarkan prosesnya berdasarkan schedule sehingga diharapkan RPJPD bisa ditetapkan paling lambat di Minggu ke empat bulan Agustus 2024.
Paralel dengan RPJPD saat ini sedang disusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) oleh DLH yang saat ini proses finalisasi pasca falidasi DLH Provinsi Jawa Timur, untuk itu saya minta agar segera ditindaklanjuti”, ucap Bupati saat dibacakan oleh Sekdakab Sampang.
Setelah membacakan isi sambutan Bupati Sampang, Yuliadi Setyawan menganjurkan serta memerintahkan kepada seluruh OPD dan Camat agar bekerja dengan sungguh-sungguh dalam membahas rancangan rencana tersebut,
baik itu RPD maupun RPJPD, karena semua itu demi pembangunan Kabupaten Sampang kedepannya agar lebih maju dari daerah lainnya, khususnya kabupaten yang berada di Pulau Madura.
Sufi Agustini Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan (Bakorwil) Pamekasan Madura yang mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan beberapa isu strategis rancangan RPD Tahun 2025 – 2025 dan rancangan awal RPJPD Tahun 2025 – 2045.
“Ada tujuh rancangan RPD tahun 2025 sampai tahun 2026 diantaranya yang pertama Percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal, kedua Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik pendukung pertumbuhan wilayah,
Ketiga Pemenuhan kebutuhan sosial dasar khususnya peningkatan lapangan kerja, penanganan stunting dan penanggulangan kemiskinan ekstrim, Keempat Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal,
Kelima Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi, Keenam Peningkatan kapasitas terhadap mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan Ketujuh ialah Optimalisasi gangguan ketertiban umum serta penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik”, katanya.
“Adapun tujuan pembangunan dan indikator keberhasilan rancangan RPD 2025 – 2026 yakni menurunkan angka kemiskinan dengan target di tahun 2026 jumlah penduduk miskin 9,43 % – 8,20%,
mewujudkan pemerintahan yang baik ditargetkan pada tahun 2026 dengan indeks reformasi birokrasi 81.50% – 83.50%, meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada tahun 2026 ditargetkan untuk pertumbuhan ekonomi 5,01% – 5,68% dan indeks Gini 0,3700% – 0,2850%, peningkatan SDM tahun 2026 ditargetkan indeks pembangunan manusia 74,73% – 76,03% dan indeks pembangunan gender 92,42% – 92,89%,
mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan ditargetkan pada tahun 2026 dengan indek kualitas lingkungan hidup 69,61% dan indeks rencana bencana 105,26% – 104,26%”, ungkapnya.
“Sedangkan sasaran dari RPD itu sendiri ialah melakukan beberapa peningkatan diantaranya meningkatkan nilai tambah ekonomi, kualitas infrastruktur dasar pemukiman dan SDA, komunikasi dan transportasi, realisasi penanaman modal, meningkatkan kualitas mutu pendidikan, kesehatan, nilai-nilai budaya lokal,
kemandirian PPKS dan kemandirian PPKS, perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan-peningkatan lainnya.
Selain itu juga harus melakukan penurunan penduduk miskin di desa dan tingkat pengangguran”, tutur Sufi.
Selanjutnya perwakilan Anggota DPRD Kabupaten Sampang, Ubaidillah mengatakan bahwa daerah Kabupaten Sampang masih banyak beberapa hal yang perlu dibenahi dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable development) seperti lingkungan, pendidikan, infrastruktur dasar, layanan dasar wajib dan layanan lainnya.
“Secara teori rencana itu dikatakan akurat dan sesuai kebutuhan apabila berbasis data,tapi kadang yang menjadi problem di antara kita adalah perbedaan data dan permasalahan tersebut bukan hanya di tingkat kabupaten bahkan di tingkat nasional juga sering terjadi perbedaan data.
Kadang perbedaan tersebut dapat mempengaruhi proses peraturan maupun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah”, ucapnya.
“Suatu program itu muncul disebabkan beberapa hal, diantaranya yang pertama program partisipatif yakni usulan dari DPR maupun DPRD selaku aspirator, karena program itu muncul karena kebutuhan masyarakat sebagai elemen penting yang ikut berkontribusi dalam ide-ide pembangunan, kedua program birokratis penganggaran bersifat birokrasi, ketiga program secara politis.
Tak kalah penting yang perlu kita serap di lapangan adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan cara membangun tempat-tempat baru yang nantinya akan menjadi pusat bertambahnya pertumbuhan ekonomi baru, misalnya seperti pembangunan Alun-alun Trunojoyo itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi di masyarakat Kabupaten Sampang”, imbuhnya.
Oleh sebab itu, kami berharap kepada setiap kecamatan agar paling tidak berkaca atau meniru pembangunan Alun-alun Trunojoyo tersebut, sehingga dengan seperti itu dampaknya akan terasa oleh semua pihak, khususnya terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat Kabupaten Sampang”, pungkasnya.
Junaedi
