PADANG – Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah digelar serentak secara Nasional pada waktu yang sama, yakni tanggal 27 November 2024.
Demikian disampaikan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Padang, Arianto dalam menjawab pertanyaan wartawan melalui pesan WhatsAppnya, Senin (09/01/2023)
Ariato memaparkan bahwa Pemilihan Umum dan Pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan secara Nasional pada waktu yang sama telah direncankan pada tanggal 27 November 2024 berdasrkan RDP DPR RI , Kemendagri dan KPU RI.
“Pemilihan Umum yang berdasarkan PKPU 3 tahun 2022 telah menetapkan hari pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Pada hari ini tahapan demi tahapan sudah berlangsung sejak di lauchingnya mulainya tahapan di 14 Juni 2022 lalu,” paparnya.
Arianto pun menambahkan, berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024, tepat pada tanggal 14 Desember sudah di tetapkan partai politik peserta pemilu sebanyak 17 partai politk Nasioanal dan 6 partai politik lokal Aceh.
“Yah, sejak tanggal 30 Desember telah ditetapkan sebayak 18 partai nasional termasuk partai umat,” terangnya.
Kemudian banyak yang mempertanyakan tentang Pemilihan kepala daerah khususnya kota Padang. Arianto dengan tegas bahwa kita merunut kepada udang undang yang mengatur. Namun sangat jelas Pemilihan kepala daerah dilaksanakan di tahun 2024 secara serentak, jadi pertanyaannya bagaimana dengan kepala daerah yang pemilihannya pada tahun 2018?
“Wali Kota Padang yang pemilihannya di tahun 2018 dan dilantik pada 13 Mei 2019, berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pada pasal 60 masa jabatan kepala daerah selama 5 tahun,” tuturnya.
Sedangakan pada undang-undang 10 tahun 2016 pada pasal 201 pada ayat 5 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.
“Bagaimana pun prosesnya nanti tentu dikembalikan kepada undang-undang yang sudah mengaturnya,” pungkas Arianto. (Lim)
