Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian yang akrab dipanggil Alissa Wahid ini kembali mengingatkan bahwa komunitas Gusdurian telah komitmen untuk tidak terlibat politik praktis. Dirinya mempersilakan para penggerak komunitas Gusdurian di daerah untuk memilih atas nama pribadi, alias tidak mengatasnamakan Gusdurian sebagai organisasi.
“Silakan mendukung dan memilih atas pertimbangan pribadi, jangan bawa nama organisasi Gusdurian ya. Jaringan Gusdurian tetap komit untuk tidak terlibat politik praktis. Perjuangan kita jangka panjang, bukan untuk urusan 5 tahunan,” tegas Alissa melalui twitter, Sabtu (02/09/2023) lalu.
Putri sulung almaghfurlah KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu mengajak para penggerak Gusdurian untuk menjaga nama baik yang sudah dibangun selama belasan tahun. “Mari kita jaga baik-baik konsistensi menjaga kesepakatan kita selama 13 tahun ini. Ruang kerja kita bersama rakyat, bukan dengan politisi,” tegasnya.
Secara tegas, Alissa pun mengingatkan bahwa kredibilitas Jaringan Gusdurian akan berkurang manakala ada satu komunitas di daerah yang menyeret nama Gusdurian untuk urusan dukung-mendukung politik praktis. “Satu saja komunitas Gusdurian lokal membawa nama JGD (Jaringan Gusdurian) untuk dukung-mendukung politik praktis, seluruh jaringan kita akan berkurang kredibilitasnya,” tegas Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.
Cuitan Alissa di atas merupakan lanjutan dari cuitan sebelumnya yang membahas soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membuka peluang untuk memeriksa Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar terkait kasus di Kementerian Ketenagakerjaan pada 2012 silam.
Alissa mengunggah gambar tangkapan layar sebuah berita yang tayang pada Jumat (01/09/2023). Ia kemudian membubuhi komentar. Menurutnya, negara memang wajib memeriksa siapa pun yang korupsi. Namun, ia mengingatkan agar hukum tak dijadikan sebagai alat untuk menjegal siapa saja yang hendak bertarung pada kontestasi politik. “Saya ambivalen soal ini. Wajib memang bagi negara untuk memeriksa pihak-pihak yang terkait dengan kasus korupsi yang menjahati rakyat. Di sisi lain, (walau saya bermasalah dengan Cak Imin cs) saya tak ingin kontestasi politik menjadikan hukum sebagai bahan jegal-jegalan. Itu bahaya bagi masa depan bangsa,” tegas Alissa. (Anil)
