Labuhanbatu, // Serangkaian kegiatan Work Shop Jurnalistik yang menghadirkan seluruh Kepala Desa se- Kabupaten Labuhanbatu, di Aula Hotel Platinum Rantauprapat, Senin (4/9/2023), mendapat respon positif dari Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi Sumut, Drs. M. Syahrir. M.I.Kom.
Banyak ragam keluhan yang didengarkan kala itu, bahkan Syahrir menyambut baik serta memberikan sedikit bocoran, bagaimana cara para Kepala Desa menghadapi ‘kunjungan’ tak resmi sejumlah oknum wartawan tanpa identitas tersebut.“Apabila ada orang yang mengakui dirinya wartawan, tetapi tidak menciptakan produk jurnalistik, saya pastikan dia bukan wartawan,” ujar Syahrir.
Di uraikan, hadirnya wartawan tak jelas inipun, bukan hanya terjadi di Kabupaten Labuhanbatu saja, bahkan sudah menjamur di seluruh wilayah Sumut. Tentunya ada strategi untuk mempersempit ruang gerak oknum dimaksud.
“Saya kira seluruh pemilik media sepakat, bahwa setiap wartawan dilengkapi dengan identitas berupa ID Card maupun surat tugas. Ini adalah upaya awal bagi pejabat untuk mempertanyakan legalitas oknum dimaksud, kalau tidak dilengkapi berarti dia bukan wartawan,” terangnya.
Disamping itu, Syahrir menjelaskan, para pejabat Kepala Desa tidak perlu takut dan risau apabila kedatangan ‘gerombolan’ yang seperti ini. Cukup dapat dipertanyakan maksud dan tujuan kedatangan orang tersebut dalam rangka apa?
“Seluruh wartawan yang terverifikasi Dewan Pers melalui uji Kompetensi, apabila dalam mencari informasi akan mengedepankan kode etik. Kalau ada yang datang meminta- minta, dia bukan wartawan, dia orang kelaparan,” timpalnya.
Lebih jauh, Syahrir mengemukakan, bahwa dalam merasionalkan pemberitaan, wartawan merealisasikan tugasnya bukan seperti Polisi, Jaksa ataupun hakim, sebab wartawan hanya menulis pemberitaan saja dengan langkah melakukan investigasi terhadap konteks pemberitaan tersebut.
“Wartawan bukan Polisi, Jaksa ataupun Hakim. Setiap wartawan sejatinya hanya sebagai profesi yang memberitakan saja. Kalau ada wartawan yang tidak menjaga kode etik dan melakukan pengancaman, laporkan saja ke pihak berwajib,” tegasnya.
Ketua DKPP, menyatakan melalui kegiatan ini, menjadi catatan penting bagi pihaknya untuk terus menata diri, dan berharap dapat terus bersinergi dalam rangka mengedukasi masyarakat khususnya kepada aparat pemerintahan di daerah.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas PMD Kabupaten Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, dalam menutup kegiatan menyampaikan, terimakasih kepada PWI dan seluruh kepala desa yang tergabung dalam APDESI, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.
“Saya melihat aspirasi dari sejumlah Kepala Desa, saya menilai kita butuh pendalaman dunia edukasi jurnalistik, khususnya dalam berkomunikasi dengan wartawan, sehingga dapat mendukung sistem pemerintahan yang lebih baik lagi kedepan,” sebutnya.
Tambah dia, apapun situasi sekarang, pihaknya telah mendapatkan kiat dalam kegiatan ini, sehingga dapat menjadi penambah pemahaman dalam mendukung tugas jurnalistik di masa mendatang yang lebih profesional.
“Komunikasi ini merupakan awal dalam menata dan membangun hubungan antara media dengan APDESI,” bilang Abdi.
Direncanakan dalam waktu dekat, Dinas PMD juga akan menggelar kegiatan serupa dan bekerjasama dengan pihak Kejaksaan dan Kepolisian, dalam konteks program ‘Jaga Desa’. Hal ini juga terkait meminimalisir Dumas yang dinilai meresahkan tupoksi para Kepala Desa.
Selain itu, pihaknya juga berencana akan melaksanakan pendidikan jurnalistik terhadap perangkat Desa, yang bertujuan untuk memberdayakan pemerintah desa yang mampu dalam konsep tugas jurnalistik secara bermitra dengan wartawan.
“Itu direncanakan akan kita laksanakan,” cetus Abdi Jaya Pohan, seraya menutup kegiatan.
(Anil)
