Majalengka – Kebijakan Gubernur Jawa Barat KDM (Kang Dedi Mulyadi) terkait penambahan jumlah siswa dalam satu kelas untuk 50 siswa, baik di SMA, maupun SMK negeri, menuai polemik, pro kontra dan kecaman serta penolakan, penolakan keras sudah disampaikan dengan tegas oleh P2G (Perhimpunan Pendidikan dan Guru), FKSS (Forum Komunikasi Sekolah Swasta) dan Komisi X DPR RI.
“Dampak kebijakan KDM (Satu Kelas 50 Siswa) berpotensi memberangus sekolah swasta seperti SMA, MAS, SMK dan yang sederajatnya”, ungkap Aceng Syamsul Hadie, S. Sos., MM. selaku Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional).
Aceng menjelaskan bahwa dampak negatif utama dari kebijakan Gubernur Jawa Barat KDM yang menetapkan satu kelas berisi hingga 50 siswa, antara lain: Berakibat kualitas pembelajaran menurun karena terlalu sesak, guru dan siswa tidak fokus dalam Kegiatan belajar Mengajar (KBM), resiko kesehatan dan keamanan, telah melanggar aturan pendidikan nasional (Permendikbud ristek No.17/2017), kesehatan mental guru dan siswa tertekan, dana BOS dan sarana tidak proposional, waktu efektif belajar berkurang dan yang sangat menonjol adalah sekolah-sekolah swasta terancam tutup.
Akibat kebijakan tersebut berdampak negatif terhadap sekolah swasta yang ada di beberapa daerah, seperti di Purwakarta, Lembang, Tasikmalaya, Sukabumi (dan secara umum ribuan sekolah swasta di Jabar). Maka terjadi penurunan drastis pendaftar, kesulitan biaya operasional, dan berpotensi ancaman penutupan, karena disebabkan siswa lebih memilih sekolah negeri karena kapasitas yang ditingkatkan. Contoh penurunan pendaftar antara lain; SMA Mekarwangi Lembang hanya 10 pendaftar, SMA Pasundan (sekolah favorit) Tasikmalaya hanya 4-6 pendaftar, SMK Farmasi dan Bima Budi Purwakarta hanya 7-13 pendaftar, sekolah swasta di Sukabumi sebagian hanya memiliki pendaftar kurang dari 10 siswa, dan banyak lagi sekolah diberbagai daerah lainnya yang sama nasibnya.
“Dengan kebijakan gubernur ini, berpotensi sekolah swasta terancam tutup, karena siswa lebih memilih sekolah negeri karena daya tampung besar, hingga sekolah swasta akan kekurangan murid, kita bisa melihat kenyataan banyak sekolah swasta hanya dapat 5–15 siswa baru karena terjadi persaingan yang tidak sehat antar sekolah negeri dengan swasta, BUKAN saling melengkapi tetapi terjadi persaingan EKSTREM”, jelas Aceng.
“Tidak menutup kemungkinan akan terjadi PHK guru swasta, dimana ribuan guru swasta terancam kehilangan pekerjaan karena sekolah sudah tidak bisa membiayai operasional pendidikan yang mengandalkan dana BOS sehingga sekolah gulung tikar dan tutup”, tambah Aceng.
” Kami berharap KDM untuk mengevaluasi kembali terhadap kebijakan tentang sekolah satu kelas untuk 50 siswa itu”, pungkasnya. ***
Sumber: Aceng Syamsul Hadie, S. Sos., MM.
Editor: Tim Redaksi.
