Sampang || TargetNews.ID — Proyek rabat beton yang dibiayai dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Sampang kini menjadi sorotan publik. Ironisnya, infrastruktur yang baru berumur sebulan ini sudah mengalami retak-retak serius di banyak titik, memunculkan dugaan kuat adanya praktek kecurangan dalam pelaksanaan.
Dari pantauan di lapangan, kerusakan tak hanya bersifat insidentil, namun masif dan terulang di sejumlah desa, terutama di Kecamatan Jrengik, Torjun, Kedungdung, Sampang Kota, hingga Robatal. Retakan terlihat jelas di permukaan jalan, dengan lebar dan panjang bervariasi, namun cukup parah hingga mengganggu fungsi dan estetika proyek yang baru saja rampung dicor.
“Kami menduga ada permainan mutu bahan. Ini bukan retak alamiah, tapi retak karena kualitas beton yang diakali,” ujar Sulhan, warga Desa Komis, Kedungdung, dengan nada geram.
Fakta di balik layar yang terungkap lebih mencengangkan. Pencairan dana proyek tidak masuk ke rekening desa sebagaimana mestinya dalam mekanisme swakelola, melainkan langsung ditransfer ke perusahaan penyedia beton siap pakai (ready mix). Skema ini memicu dugaan adanya pola ‘proyek siluman’, di mana pemerintah desa hanya dijadikan stempel administratif tanpa kendali penuh terhadap mutu pelaksanaan.
“Kalau uang langsung ke perusahaan, siapa yang bertanggung jawab kalau hasilnya cacat? Desa tutup mata, penyedia lepas tangan, rakyat yang dirugikan,” kecam seorang tokoh pemuda di Robatal.
Upaya media mengkonfirmasi pihak Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di sejumlah desa pun menemui jalan buntu. Kontak telepon tak diangkat, pesan WhatsApp tak direspons. Pihak perusahaan penyedia ready mix juga memilih bungkam, tanpa upaya perbaikan maupun klarifikasi.
Melihat pola kerusakan yang nyaris seragam dan alur keuangan yang janggal, warga mendesak Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), hingga Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun melakukan audit teknis dan investigasi menyeluruh.
“Kami menduga ini bukan sekadar kelalaian teknis, tapi ada pola pembiaran, bahkan indikasi kongkalikong antara pihak desa dan penyedia,” tegas seorang warga Jrengik.
Warga juga mencium aroma busuk praktek penyedia tunggal di banyak desa, penunjukan langsung tanpa proses pengadaan terbuka, hingga dugaan pengawasan teknis yang fiktif atau dilemahkan.
“Kalau ini dibiarkan, desa-desa hanya jadi alat proyek, sementara rakyat menanggung rugi,” lanjutnya.
Skandal rabat beton retak ini diyakini bisa menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk mengungkap dugaan korupsi Dana Desa yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, dengan pola:
– Penyedia tunggal di banyak desa,
– Penunjukan langsung tanpa tender,
– Kualitas beton di bawah standar,
– Pengawasan teknis yang dilemahkan atau fiktif.
Media ini akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan membuka ruang seluas-luasnya bagi laporan masyarakat serta klarifikasi dari pihak terkait.(Red)
