Oleh Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM
Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional)
Serangan terbuka Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026 menandai fase baru dalam arsitektur konflik Timur Tengah. Ini bukan lagi perang bayangan, bukan lagi sekadar operasi intelijen atau serangan siber terselubung. Ini adalah konfrontasi terbuka yang secara langsung menyeret negara-negara Teluk seperti Qatar dan Bahrain—dua sekutu strategis Washington yang menjadi tuan rumah instalasi militer utama AS.
Pertanyaannya bukan lagi apakah kawasan ini stabil, melainkan seberapa cepat ia akan terjerumus ke dalam perang regional yang lebih luas.
Secara hukum internasional, serangan preventif terhadap fasilitas nuklir—tanpa mandat eksplisit Dewan Keamanan PBB—selalu berada dalam wilayah abu-abu yang problematik. Argumentasi keamanan nasional tidak serta-merta membenarkan pelanggaran prinsip non-agresi sebagaimana diatur dalam Piagam PBB. Jika setiap negara mengklaim hak menyerang berdasarkan asumsi ancaman masa depan, maka sistem internasional akan runtuh menjadi arena hukum rimba.
Di sisi lain, respons Iran melalui peluncuran rudal dan drone juga memperluas spektrum konflik. Ketika target mencakup aset Amerika di Teluk, risiko eskalasi melonjak drastis. Selat Hormuz—urat nadi energi global—berada dalam bayang-bayang ketidakpastian. Satu kesalahan kalkulasi saja dapat mengguncang pasar energi, mempercepat inflasi global, dan menyeret ekonomi dunia ke jurang resesi baru.
Namun, yang lebih mendasar adalah soal hegemoni dan kedaulatan. Selama puluhan tahun, Timur Tengah menjadi panggung proyeksi kekuatan eksternal. Negara-negara kawasan terjebak dalam orbit kepentingan geopolitik kekuatan besar. Konflik Iran–Israel–AS adalah manifestasi paling jelas dari pertarungan hegemoni tersebut. Kawasan ini tidak pernah benar-benar dibiarkan menyelesaikan problemnya sendiri.
Apakah Rusia dan Tiongkok akan turun tangan membela Iran? Secara militer langsung, kecil kemungkinan. Rusia terikat dalam front Eropa Timur, sementara Tiongkok memprioritaskan stabilitas ekonomi dan jalur energi. Keduanya mungkin memberi dukungan diplomatik dan ekonomi, tetapi konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat akan membuka risiko perang global—sesuatu yang bahkan Moskow dan Beijing berusaha hindari.
Dengan demikian, Iran pada dasarnya menghadapi tekanan besar dengan kalkulasi rasional: melakukan pembalasan terukur tanpa memicu perang total. Inilah pola controlled escalation yang selama ini menjadi ciri konflik kawasan. Masalahnya, sejarah menunjukkan bahwa eskalasi terkendali sering kali berubah menjadi perang terbuka akibat salah hitung, emosi politik, atau tekanan domestik.
Yang paling memprihatinkan adalah fragmentasi dunia Arab sendiri. Sebagian negara Teluk memiliki hubungan keamanan erat dengan Washington. Sebagian lain mencoba menjaga jarak. Dalam kondisi seperti ini, retorika “perang melawan Amerika dan Israel” justru kontraproduktif. Yang dibutuhkan bukan mobilisasi ideologis, melainkan konsolidasi berbasis prinsip: kedaulatan, non-intervensi, dan penyelesaian konflik melalui mekanisme regional.
Jika negara-negara Timur Tengah gagal membangun kerangka keamanan kolektif yang independen dari hegemoni eksternal, maka kawasan ini akan terus menjadi papan catur, bukan pemain utama. Serangan demi serangan hanya akan memperdalam siklus kekerasan tanpa solusi struktural.
Eskalasi 28 Februari 2026 adalah alarm keras: Timur Tengah sedang diuji, bukan hanya oleh rudal dan drone, tetapi oleh kemampuannya membangun arsitektur perdamaian yang berdaulat. Jika kawasan ini kembali terjerumus dalam perang besar, maka itu bukan semata karena agresi satu pihak, melainkan kegagalan kolektif membangun sistem keamanan regional yang otonom dan kredibel.
Api sudah menyala. Pertanyaannya: apakah para pemimpin kawasan akan memadamkannya dengan diplomasi, atau membiarkannya menjadi kebakaran geopolitik yang tak terkendali? [].
Sumber: ASH
Editor: Tim Redaksi
