Surabaya – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan mengalami kenaikan, meskipun harga minyak dunia saat ini telah menembus angka di atas 100 dolar AS per barel. Kebijakan ini diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat sekaligus meredam gejolak ekonomi.
Anggota DPD RI, dr Lia Istifhama, menegaskan bahwa pemerintah memilih menyerap tekanan kenaikan harga energi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga dampaknya tidak langsung dirasakan masyarakat.
“Tidak (BBM tidak naik). Jadi kita absorb (serap) tekanan terhadap perekonomian di APBN. Kalau kita lepaskan, nanti kayak negara-negara lain pada panik orang-orang,” tutur Senator Lia, pada Kamis (19/03).
Menurut Lia, mekanisme subsidi energi di Indonesia telah dirancang secara matang dalam kerangka tahunan. Artinya, fluktuasi harga minyak global sebenarnya sudah diperhitungkan dalam postur APBN sejak awal.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mengantisipasi berbagai kemungkinan, termasuk lonjakan harga minyak dunia, sehingga kondisi fiskal tetap terkendali.
“Kan subsidi kita diatur dihitung selama setahun penuh. Meskipun dengan harga sekarang pun kita sudah asumsikan seperti apa dampaknya ke APBN. Kita akan melakukan langkah-langkah entah penghematan, entah ini peningkatan pendapatan supaya APBN kita aman dan sampai sekarang hitungannya masih aman,” jelasnya.
Lebih lanjut, Lia memaparkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan subsidi, tetapi juga menyiapkan strategi tambahan untuk menjaga kesehatan fiskal negara. Langkah tersebut meliputi efisiensi belanja negara hingga optimalisasi pendapatan.
Kebijakan ini dinilai penting agar APBN tetap kuat dalam menghadapi tekanan global tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan harga BBM.
Lia juga menekankan pentingnya peran APBN sebagai peredam gejolak (shock absorber). Menurutnya, jika tekanan harga energi langsung dialihkan ke masyarakat, hal tersebut berpotensi memicu kepanikan, seperti yang terjadi di sejumlah negara lain.
“Jadi masyarakat mesti ngerti juga bahwa APBN adalah meng-absorb shock seperti ini, sehingga masyarakat masih bisa melakukan bisnisnya, kegiatannya tanpa kenaikan beban yang berlebihan. Itu yang kadang-kadang dilupakan orang,” tegasnya.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan normal, sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global.
ANIL
