Surabaya, – Penanganan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memasuki babak penting setelah kasus yang menyeret sejumlah pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur terus bergulir di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Penetapan tersangka terhadap AM selaku Kepala Dinas, OS sebagai Kepala Bidang Pertambangan, serta Ketua Tim Pengelolaan Air Tanah menjadi sinyal kuat bahwa proses penegakan hukum tengah berjalan serius dan menyeluruh. Perkara tersebut kini berada dalam penanganan Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim untuk pendalaman lebih lanjut hingga tahap penuntutan.
Kasus yang diduga berkaitan dengan pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak hanya menyeret individu, namun juga mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi birokrasi, khususnya di level pejabat strategis Pemprov Jatim.
Di tengah derasnya opini publik, spekulasi, hingga tudingan yang menyerempet berbagai pihak, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, Heru Satriyo, meminta semua elemen tetap tenang dan menjadikan situasi ini sebagai momentum introspeksi bersama.
“Ini saatnya semua pihak kembali pada esensi pengabdian. Sense of belonging harus diperkuat, saling mendukung harus menjadi budaya, dan kehormatan institusi harus dijaga bersama,” ujar Heru.
Menurutnya, kasus di tubuh ESDM Jatim tidak boleh dipandang sekadar persoalan personal, melainkan alarm keras perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem birokrasi dan pola perilaku aparatur negara.
Heru menegaskan bahwa orientasi utama pejabat publik harus tetap berpijak pada pelayanan masyarakat, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga marwah jabatan gubernur sebagai simbol tertinggi pemerintahan daerah yang memperoleh mandat langsung dari rakyat.
“Gubernur adalah simbol kehormatan pemerintah provinsi. Penempatannya harus berada pada posisi tertinggi secara moral dan institusional, bukan sekadar administratif,” tegasnya.
Selain itu, Heru menilai mulai tumbuhnya ego sektoral di kalangan pejabat eselon II dapat menjadi ancaman serius bagi soliditas pemerintahan. Padahal, pembangunan daerah membutuhkan kekompakan, sinergi, dan kesamaan visi.
Karena itu, MAKI Jatim mendorong lahirnya budaya kerja yang mengedepankan pengabdian, profesionalisme, disiplin, serta loyalitas penuh terhadap kepentingan publik. Penguatan integritas, pengawasan internal, dan evaluasi berkala disebut menjadi langkah penting untuk mencegah kasus serupa terulang.
“Jangan sampai jabatan hanya dimaknai sebagai kewenangan, tetapi melupakan amanah yang melekat di dalamnya,” tambahnya.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan Jawa Timur harus terus diarahkan pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar pencapaian administratif atau keuntungan segelintir pihak.
Dengan semangat pembenahan dan kebersamaan, Jawa Timur diharapkan mampu melewati ujian ini secara bermartabat, memulihkan kepercayaan masyarakat, serta menjaga kehormatan pemerintahan daerah di mata publik.
Anil
