TARGETNEWS.ID SAMPANG — Rapat audiensi antara Forum Masyarakat Camplong (FMC), PT Garam, dan Komisi II DPRD Sampang berlangsung panas pada Senin, 18 April 2026 sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam forum tersebut, berbagai keluhan warga terdampak terkait keberadaan broker di lingkungan perusahaan mengemuka dan menjadi sorotan utama.
Anggota Komisi II DPRD Sampang, Moh Anwar, menyayangkan sikap PT Garam yang dinilai selama ini mengabaikan masyarakat terdampak di wilayah Camplong. Politisi senior tersebut meminta perusahaan segera melakukan pembenahan internal, termasuk membersihkan praktik broker yang disebut-sebut selama ini menjadi perantara dalam berbagai urusan antara perusahaan dan masyarakat.
Dalam pernyataannya di hadapan peserta audiensi, Moh Anwar menegaskan bahwa PT Garam harus segera membangun komunikasi langsung dengan masyarakat tanpa melalui pihak-pihak tertentu yang dianggap hanya memperkeruh keadaan.
“PT Garam harus berbenah. Jangan lagi ada broker yang menjadi penghubung kepentingan warga dengan perusahaan. Ke depan harus dibentuk forum komunikasi resmi antara masyarakat terdampak dan PT Garam agar semua persoalan bisa dibahas secara terbuka dan tidak lagi melalui pihak-pihak tertentu,” tegasnya.
Menurutnya, keberadaan forum komunikasi bersama sangat penting guna menciptakan hubungan yang sehat antara perusahaan dan warga sekitar. Dengan adanya forum resmi, setiap persoalan sosial, ketenagakerjaan, maupun kepentingan masyarakat dapat disampaikan langsung tanpa campur tangan oknum yang memiliki kepentingan pribadi.
Sementara itu, Humas PT Garam, Wawan, mengaku belum dapat mengambil keputusan dalam audiensi tersebut karena harus melaporkan seluruh hasil pembahasan kepada pihak manajemen dan pimpinan perusahaan.
Meski demikian, Wawan menyebut usulan pembentukan forum komunikasi bersama merupakan masukan yang baik dan akan diteruskan kepada atasan untuk dibahas lebih lanjut.
“Kami tidak bisa langsung mengambil keputusan hari ini karena harus dilaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan. Namun usulan ini bagus dan akan kami sampaikan,” ujarnya.
Di sisi lain, perwakilan warga terdampak, Faisol, menyampaikan keresahan masyarakat terkait dugaan dominasi broker dalam berbagai urusan di lingkungan perusahaan. Ia meminta PT Garam segera melakukan evaluasi menyeluruh agar masyarakat sekitar tidak terus menjadi korban.
Menurut Faisol, selama ini berbagai kepentingan warga kerap dikendalikan oleh broker maupun pihak-pihak tertentu yang memiliki pengaruh di desa. Bahkan, ia menuding sebagian tenaga kerja di lingkungan perusahaan merupakan orang-orang yang dibawa oleh broker, sementara masyarakat sekitar justru merasa diabaikan.
“Jangan lagi ada broker. Bersihkan dan evaluasi supaya masyarakat terdampak tidak terus resah. Selama ini segala sesuatu dikendalikan broker, termasuk urusan pekerjaan. Warga sekitar malah sering diabaikan,” ungkap Faisol dalam audiensi tersebut.
Ia juga mendesak agar forum bersama segera dibentuk sehingga seluruh persoalan antara perusahaan dan masyarakat dapat dibahas secara langsung dan transparan tanpa intervensi “penguasa-penguasa kecil” di tingkat desa.
“Kalau nanti ada persoalan bersama, cukup melalui forum resmi yang disepakati bersama. Jangan lagi melalui broker atau penguasa desa,” tambahnya.
Audiensi tersebut menjadi perhatian serius DPRD Sampang karena menyangkut hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar yang selama ini dinilai belum berjalan harmonis. Komisi II DPRD berharap PT Garam segera menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan warga demi menciptakan situasi yang kondusif dan adil bagi masyarakat terdampak di wilayah Camplong.
