Sumenep – TargetNews.id Mahasiswa Penyelamat Kampus (MPK) menggelar audiensi terbuka bersama jajaran pimpinan Universitas PGRI Sumenep pada Senin (18/5/2026) di Ruang Rektorat Universitas PGRI Sumenep. Audiensi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kritik akademik mahasiswa terhadap Pedoman Kemahasiswaan Tahun Akademik 2025–2026 yang dinilai masih menyimpan berbagai persoalan mendasar.
Koordinator Lapangan MPK, Khairul Faizin, menyampaikan bahwa mahasiswa menilai pedoman kemahasiswaan yang saat ini berlaku masih memiliki banyak kelemahan, baik dari aspek legal drafting, struktur kelembagaan, maupun substansi pengaturan. Selain itu, dasar hukum yang digunakan dinilai belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan regulasi pendidikan tinggi terbaru di Indonesia.
“Kami hadir bukan untuk mencari kegaduhan, tetapi untuk memastikan kampus tetap berjalan sesuai prinsip akademik, transparansi, dan tata kelola yang baik. Kritik yang kami sampaikan merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kampus,” ujar Khairul Faizin.
Audiensi tersebut dilandasi keresahan mahasiswa terhadap berbagai persoalan regulatif, administratif, dan kelembagaan yang dianggap belum mencerminkan prinsip transparansi, partisipasi, keadilan prosedural, serta tata kelola pendidikan tinggi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Dalam audiensi tersebut, MPK mendorong pihak kampus agar segera melakukan evaluasi dan revisi menyeluruh terhadap Pedoman Kemahasiswaan Tahun Akademik 2025–2026. Mahasiswa juga mempertanyakan penggunaan dasar hukum pedoman yang dianggap belum mutakhir serta mendesak penyusunan kode etik dan mekanisme sanksi yang jelas, adil, dan terukur bagi setiap organisasi mahasiswa (Ormawa).
Sementara itu, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Moh. Fauzi menyatakan bahwa pihak kampus menerima berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa dan berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap pedoman kemahasiswaan tersebut.
“Kampus terbuka terhadap kritik dan masukan mahasiswa. Hasil audiensi ini akan menjadi bahan evaluasi bersama untuk penyempurnaan Pedoman Kemahasiswaan agar lebih sistematis, adaptif, dan sesuai kebutuhan mahasiswa,” ungkapnya.
Hasil audiensi tersebut kemudian dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara mahasiswa dan pimpinan universitas sebagai bentuk komitmen bersama dalam melakukan evaluasi serta revisi Pedoman Kemahasiswaan Universitas PGRI Sumenep.
Meski demikian, MPK menegaskan akan terus mengawal secara serius seluruh hasil dan komitmen yang telah disepakati dalam audiensi tersebut. Mahasiswa menilai bahwa seluruh kritik dan rekomendasi yang telah disampaikan harus benar-benar ditindaklanjuti secara konkret oleh pihak kampus.
“Kami akan mengawal proses ini secara serius. Jika kritik dan hasil audiensi ini tidak diindahkan, atau tidak ada tindak lanjut maupun konfirmasi lebih lanjut kepada koordinator lapangan, maka mahasiswa tidak akan segan untuk kembali mendesak pihak kampus melalui aksi demonstrasi sebagai bentuk kontrol akademik dan moral,” tegas Khairul Faizin.
MPK berharap hasil audiensi tersebut menjadi langkah awal dalam menciptakan tata kelola kemahasiswaan yang lebih demokratis, transparan, profesional, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan tinggi di lingkungan Universitas PGRI Sumenep.
