SIDOARJO Tabir gelap peredaran rokok tanpa pita cukai (ilegal) di wilayah Jawa Timur kembali berguncang hebat. Kali ini, sebuah bukti otentik berupa rekaman pesan suara (voice note) mencuat ke permukaan, membongkar dugaan adanya sistem ‘pengondisian’ rapi yang melibatkan nominal setoran hingga jutaan rupiah agar bisnis haram tersebut berjalan mulus tanpa tersentuh hukum.
Skandal ini pertama kali terendus oleh tim investigasi gerak cepat yang dipimpin langsung oleh Ketua Jawara Krian, YD. Berangkat dari keresahan masyarakat atas masifnya peredaran rokok ilegal di wilayah Sidoarjo, Surabaya, hingga Mojokerto, tim langsung melakukan penelusuran mendalam di lapangan.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim , investigasi tersebut mengarah pada komunikasi WhatsApp dengan oknum berinisial AN, yang diduga kuat bertindak sebagai ‘sang sutradara’ alias koordinator lapangan para pedagang rokok ilegal.
Nyanyian ‘Pengondisian’ dan Istilah ‘Menata Atensi’
Dalam rekaman voice note yang bocor tersebut, AN secara blak-blakan mengklaim bahwa jalur peredaran rokok ilegal telah ‘dikondisikan’ secara aman. Ironisnya, aktivitas pelanggaran hukum ini diklaim bermodus bantuan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
”Di dalam rekaman suara itu, yang bersangkutan dengan percaya diri mengklaim seluruh pihak sudah dikondisikan. Ada setoran berkala kepada sejumlah unsur dengan dalih membina UMKM,” ungkap YD kepada awak media, Minggu (07/06/2026).
Lebih mengejutkan lagi, oknum AN turut mencatut sejumlah nama institusi penting demi memuluskan jalannya bisnis tersebut. Mulai dari lingkungan RT setempat, oknum aparat kepolisian di tingkat Polsek hingga Polres, Satpol PP, bahkan hingga institusi militer. Namun, hingga berita ini diturunkan, seluruh klaim dalam rekaman tersebut masih bersifat sepihak dan perlu diuji kebenarannya.
Tidak berhenti sampai di situ, tim investigasi juga menemukan rekaman suara kedua yang berisi instruksi tegas kepada para pedagang rokok ilegal di wilayah Mojokerto. AN mendesak para pedagang yang belum ‘melapor’ untuk segera menghubungi nomor pribadinya agar bisa dikoordinasikan melalui perwakilan oknum LSM di Mojokerto.
Di sinilah muncul istilah “Menata Atensi”—sebuah jargon yang diduga kuat merupakan kode keras terkait mekanisme setoran wajib.
”Berjualan rokok ilegal di sini tidak gratis. Di voice note itu ditegaskan, satu titik lapak penjualan bisa dikenakan biaya ‘atensi’ hingga jutaan rupiah,” tambah YD dengan nada geram.
Negara Dirugikan, Institusi Dicoreng: Jawara Krian Desak APH Bertindak!
Skandal koordinasi lintas wilayah (Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto) ini jelas bukan main-main. Praktik culas ini tidak hanya merugikan pendapatan negara dari sektor cukai secara masif, tetapi juga berpotensi merusak citra dan marwah institusi penegak hukum serta militer yang namanya dicatut.
Menyikapi temuan krusial ini, YD menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap membawa kasus ini ke ranah hukum.
”Kalau isi voice note itu benar, ini adalah kejahatan serius. Kerugian negara sangat besar, dan nama baik institusi dipertaruhkan. Kami dari Jawara Krian akan terus mengawal kasus ini, mengumpulkan bukti-bukti formil, dan siap melaporkan para pihak yang terlibat ke pihak berwenang agar diuji secara hukum dan dibuka secara terang benderang!” tegas YD menantang keadilan.
Catatan Redaksi:
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih terus berupaya melakukan verifikasi, konfirmasi, dan membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi pihak-pihak maupun institusi yang namanya disebut dalam rekaman pesan suara tersebut demi keberimbangan berita.
”Redaksi”
