Gelombang kritik terhadap tata kelola pelayanan publik kembali mencuat di Kabupaten Majalengka. Kali ini sorotan tajam mengarah kepada manajemen RSUD Cideres Majalengka yang diduga melakukan kegiatan tour ke Pangandaran selama dua hari, Jumat–Sabtu, 22–23 Mei 2026, di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan tuntutan pelayanan kesehatan yang semakin berat.
Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN, Aceng Syamsul Hadie, mendesak Bupati Majalengka untuk segera mencopot Direktur RSUD Cideres apabila dugaan tersebut terbukti benar. Menurutnya, tindakan pejabat rumah sakit yang diduga meninggalkan tugas pelayanan demi kegiatan bernuansa rekreasi merupakan bentuk kemerosotan moral birokrasi yang tidak dapat ditoleransi.
> “Dalam situasi ekonomi yang menuntut efisiensi anggaran, rumah sakit daerah seharusnya memprioritaskan penggunaan dana publik untuk kebutuhan mendesak masyarakat, seperti peningkatan mutu pelayanan medis, pengadaan obat-obatan, perbaikan fasilitas kesehatan, hingga kesejahteraan tenaga kesehatan di garis depan. Bukan justru diduga dipakai untuk perjalanan yang menimbulkan kesan pemborosan dan pesta birokrasi di tengah penderitaan rakyat”, ungkap Aceng Syamsul Hadie, S.Dos., MM berinisial ASH selaku Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional).
ASH menjelaskan, jika benar direktur dan sejumlah staf RSUD Cideres meninggalkan pelayanan demi tour ke Pangandaran, maka persoalan ini bukan sekadar pelanggaran etik, tetapi dapat masuk pada ranah maladministrasi dan pelanggaran disiplin ASN. Rumah sakit bukan kantor biasa. Kelalaian manajemen dalam pelayanan kesehatan dapat berujung pada ancaman keselamatan manusia.
Ketidakhadiran jajaran manajemen dan staf secara bersamaan berpotensi melumpuhkan kualitas pelayanan publik, mulai dari terganggunya pelayanan IGD, keterlambatan tindakan medis, hingga menurunnya respons terhadap pasien darurat. Dalam dunia kesehatan, keterlambatan beberapa menit saja dapat menentukan hidup dan mati seseorang.
> “Jika kegiatan tersebut menggunakan anggaran operasional rumah sakit dengan dalih “koordinasi”, “capacity building”, atau “studi banding”, padahal substansinya lebih menyerupai wisata, maka hal itu patut diduga bertentangan dengan prinsip akuntabilitas keuangan negara dan daerah. Publik berhak mempertanyakan urgensi perjalanan tersebut di tengah instruksi efisiensi yang sedang digencarkan pemerintah”, tambahnya.
Secara normatif, menurut ASH, dugaan tindakan tersebut juga berpotensi melanggar PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya mengenai kewajiban ASN untuk masuk kerja, menaati jam kerja, dan menjalankan tugas pelayanan secara profesional. Bila ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran, maka aparat pengawas internal pemerintah (APIP), Inspektorat, bahkan aparat penegak hukum perlu turun tangan melakukan audit menyeluruh.
Yang paling berbahaya dari peristiwa seperti ini adalah runtuhnya kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan pemerintah. Rakyat datang ke rumah sakit membawa harapan untuk diselamatkan, bukan untuk menyaksikan pejabat pelayanan publik diduga sibuk berwisata ketika ruang-ruang pelayanan masih penuh keluhan.
> “Bupati Majalengka tidak boleh bersikap pasif. Sikap diam hanya akan memperkuat asumsi publik bahwa pemborosan dan ketidakdisiplinan birokrasi dianggap lumrah. Jika kepala daerah ingin menjaga marwah pemerintahan dan membangun kepercayaan masyarakat, maka langkah evaluasi total terhadap manajemen RSUD Cideres harus segera dilakukan secara terbuka dan transparan”, desaknya.
ASH menggaris bawahi, bahwa Jabatan direktur rumah sakit bukan simbol kekuasaan, melainkan amanah kemanusiaan. Ketika amanah itu diduga dipertukarkan dengan agenda rekreasi di tengah efisiensi anggaran dan kebutuhan pelayanan rakyat, maka publik berhak marah, dan pemerintah wajib bertindak.
> “Surat resmi klarifikasi dan konfirmasi dari DPP ASWIN sudah dilayangkan ke Direktur RSUD Cideres Majalengka dan belum ada tanggapan”, pungkasnya.
Sumber: ASH
Editor: Tim Redaksi
