PARIGI MOUTONG, 16 JUNI 2026 – Gelombang kritik terhadap Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Fraksi Partai Perindo, Mohamad Irfain, mencuat dari kalangan mahasiswa, aktivis, dan praktisi hukum. Dalam sebuah diskusi yang berlangsung pada Rabu, 16 Juni 2026, di salah satu tempat makan di pusat kota, sekitar 62 mahasiswa dan aktivis menyampaikan rasa kecewa terhadap sikap yang mereka nilai tidak sejalan dengan harapan masyarakat.
MAHASISWA: “JANGAN BERBICARA SEAKAN-SEAKAN MAHU MENYELESAIKAN MASALAH”
Tiga mahasiswa Jurusan Hukum Universitas Tadulako yang berdomisili di Kecamatan Tinombo Selatan menjadi pihak yang paling vokal menyuarakan kritik. Menurut mereka, seorang pejabat publik seharusnya tidak hanya piawai berbicara di depan masyarakat, tetapi juga mampu membuktikan setiap komitmen yang telah disampaikan.
“Jangan berbicara seakan-akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat jika pada akhirnya janji yang disampaikan tidak dapat dibuktikan. Masyarakat tidak membutuhkan retorika, masyarakat membutuhkan tindakan nyata,” ujar salah seorang mahasiswa dalam forum diskusi tersebut.
Mahasiswa lainnya menegaskan bahwa jabatan yang diemban sebagai anggota DPRD merupakan amanah yang lahir dari kepercayaan rakyat. Karena itu, setiap ucapan yang disampaikan kepada publik harus dipertanggungjawabkan.
“Jangan lupa, kursi DPRD yang diduduki hari ini bukan diperoleh begitu saja. Ada suara masyarakat, ada dukungan keluarga, ada harapan konstituen yang ikut mengantarkan seseorang ke posisi tersebut. Ketika harapan itu tidak dijawab dengan kerja nyata, maka wajar jika masyarakat merasa kecewa,” katanya.
PRAKTISI HUKUM: INTEGRITAS TIDAK DIUKUR DARI BANYAKNYA PERNYATAAN
Kritik serupa juga datang dari kalangan praktisi hukum. Mereka menilai bahwa integritas seorang pejabat publik tidak diukur dari banyaknya pernyataan yang disampaikan, melainkan dari sejauh mana komitmen tersebut diwujudkan dalam tindakan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Lebih baik sedikit berbicara tetapi banyak bekerja daripada banyak berjanji namun tidak terlihat hasilnya. Dalam dunia politik, kepercayaan publik adalah modal utama. Sekali kepercayaan itu hilang, maka akan sulit untuk dipulihkan,” ujar seorang praktisi hukum yang turut hadir.
KEKECEWAAN BUKAN TANPA ALASAN
Para mahasiswa dan aktivis mengaku kekecewaan yang mereka rasakan bukan muncul tanpa alasan. Mereka menilai terdapat jarak yang cukup lebar antara harapan yang dibangun melalui berbagai pernyataan publik dengan kenyataan yang terlihat di lapangan.
“Kami tidak sedang mencari sensasi atau menyerang pribadi seseorang. Kami hanya ingin mengingatkan bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jika tidak mampu memenuhi janji, setidaknya jangan memberi harapan yang berlebihan kepada masyarakat,” tegas salah seorang peserta diskusi.
Hingga berita ini ditulis, pihak Mohamad Irfain belum memberikan tanggapan resmi atas kritik yang disampaikan. Ruang hak jawab tetap terbuka guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Penulis:
Kepala Redaksi Wilayah Sulawesi Tengah
SUMBER:
– Catatan dan dokumentasi diskusi mahasiswa tanggal 16 Juni 2026
– Wawancara dengan peserta diskusi dan praktisi hukum
– Data profil anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong
– Informasi dari pengurus mahasiswa Universitas Tadulako
