MADIUN – Komoditas kopi hutan berbasis agroforestri di Jawa Timur terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat desa. Anggota DPD RI, Lia Istifhama, optimistis potensi besar kopi hutan mampu melahirkan desa-desa devisa baru apabila dikelola secara berkelanjutan dan didukung penguatan hilirisasi.
Optimisme tersebut mengemuka usai pelaksanaan Jambore Perhutanan Sosial Provinsi Jawa Timur 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Jawa Timur. Berdasarkan data Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta per 8 Juni 2026, tercatat sebanyak 438 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) telah memperoleh Surat Keputusan (SK) Persetujuan Pengelolaan yang tersebar di 23 kabupaten dan 1 kota di Jawa Timur.
Perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu menegaskan bahwa perhutanan sosial tidak hanya berperan menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Perhutanan sosial bukan hanya soal menjaga hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini bisa menjadi pengungkit Indeks Desa Membangun (IDM), terutama pada aspek ekonomi dan ketahanan sosial,” ujarnya.
Menurut Ning Lia, pengukuran nilai transaksi ekonomi dari sektor perhutanan sosial menjadi indikator penting untuk melihat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Produk Domestik Bruto (PDB).
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan bahwa kopi hutan Jawa Timur telah berhasil menembus pasar ekspor melalui skema communal branding. Beberapa daerah penghasil kopi unggulan yang telah dikenal luas antara lain kopi Kare Madiun, kopi Silo Jember, dan kopi Wonosalam Jombang.
Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, Jumadi, menjelaskan bahwa total akses legal pengelolaan perhutanan sosial di Jawa Timur mencapai 196.165 hektare dengan melibatkan 136.421 kepala keluarga (KK), di mana sekitar 12 persen di antaranya merupakan perempuan.
Selain itu, terdapat 880 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mengembangkan berbagai sektor usaha, mulai dari hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, hingga jasa lingkungan. Secara keseluruhan, terdapat 62 jenis komoditas yang dikembangkan oleh masyarakat.
Dari seluruh komoditas tersebut, kopi menjadi primadona dengan kontribusi terbesar terhadap nilai ekonomi sektor perhutanan sosial. Berdasarkan data Nilai Ekonomi (NEKON) KUPS Jawa Timur tahun 2025, kopi menyumbang 68,62 persen dari total transaksi ekonomi yang mencapai Rp447 miliar.
Secara nasional, Jawa Timur juga tercatat sebagai kontributor terbesar dengan capaian 29,36 persen dari total NEKON nasional sebesar Rp1,5 triliun. Sementara itu, hingga 12 Juni 2026, nilai transaksi ekonomi (NTE) sektor perhutanan sosial Jawa Timur yang tercatat dalam aplikasi SIMLUH telah mencapai Rp598 miliar atau 47,56 persen dari total nasional sebesar Rp1,2 triliun, menjadikannya yang tertinggi di Indonesia.
Melihat capaian tersebut, Ning Lia meyakini bahwa kopi hutan memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai komoditas ekspor unggulan berbasis masyarakat desa.
“Jika dikelola dengan baik, diperkuat dari sisi hilirisasi, branding, dan akses pasar, kopi hutan bisa menjadi kunci lahirnya desa devisa baru di Jawa Timur,” tegasnya.
Dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat, kopi hutan tidak hanya menjadi simbol keberhasilan perhutanan sosial, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi desa, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan Jawa Timur.
ANIL
