GRESIK – Senator cantik asal Jawa Timur yang juga Anggota Badan Pengkajian MPR RI, Dr. Lia Istifhama, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem keuangan negara yang lebih kuat, transparan, dan akuntabel sebagai upaya mencegah praktik korupsi sejak dari akar persoalannya.
Gagasan tersebut disampaikan Lia saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial (Ekonomi Kekeluargaan dan Keadilan Ekonomi)” yang digelar Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (13/7/2026).
Dalam forum tersebut, Lia menilai besarnya nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi menjadi pengingat bahwa pembenahan sistem harus menjadi prioritas. Menurutnya, pencegahan akan jauh lebih efektif dibanding hanya berfokus pada penindakan.
“Bagaimana sebuah kejahatan korupsi bisa terjadi dengan nilai yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan miliar rupiah? Karena itu, ruang diskusi seperti ini penting untuk mencari solusi. Salah satunya melalui konsep pencegahan kejahatan dari sumber utamanya dengan membangun sistem keuangan negara yang mampu menutup celah terjadinya korupsi,” ujar Lia.
Tak hanya berbicara mengenai tata kelola keuangan, Lia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Menurutnya, cita-cita mewujudkan Indonesia yang hijau serta pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 harus menjadi komitmen bersama, tanpa mengorbankan alam demi keuntungan jangka pendek.
Senator yang akrab disapa Ning Lia itu juga menyoroti pentingnya memperkuat peran pemerintah daerah. Ia berharap daerah memiliki ruang yang lebih luas dalam mengambil kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
“Ketika pemerintah daerah memiliki kewenangan yang memadai, mereka akan lebih leluasa mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu semuanya tetap berjalan dalam koridor aturan yang berlaku,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Badan Pengkajian MPR RI Jupri Mahmud turut memberikan sejumlah masukan terkait arah kebijakan ekonomi nasional. Ia menilai berbagai kebijakan fiskal perlu mempertimbangkan kondisi riil masyarakat agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata.
Jupri juga menyoroti pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan sektor lingkungan yang lebih produktif, perlindungan terhadap UMKM, hingga perlunya regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara perkembangan ritel modern dan keberlangsungan usaha kecil di daerah.
FGD tersebut dipimpin Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI, Ir. H. Tifatul Sembiring, serta dihadiri sejumlah anggota Badan Pengkajian MPR RI dan para akademisi dari Universitas Negeri Padang serta Universitas Andalas sebagai narasumber.
(Anil)
