TARGETNEWS.ID PAMEKASAN – Keterbatasan anggaran tidak menyurutkan semangat Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam menjaga roda pembangunan. Hal itu mendapat apresiasi dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, yang menilai upaya pemerintah daerah bersama masyarakat menjadi modal penting untuk terus memajukan daerah.
Apresiasi tersebut disampaikan Ning Lia, sapaan akrab Lia Istifhama, saat melakukan kunjungan silaturahmi ke Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan. Kehadirannya diterima langsung oleh Bupati Pamekasan, Dr. Drs. K.H. Kholilurrahman, S.H., M.Si., bersama Sekretaris Daerah Drs. Taufikurrachman, M.Si., serta jajaran kepala OPD Pemkab Pamekasan.
Dalam pertemuan tersebut, Ning Lia melihat adanya semangat kuat dari Pemkab Pamekasan untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meski harus menghadapi tantangan fiskal akibat berkurangnya kemampuan anggaran daerah.
“Di tengah adanya pemotongan dana transfer daerah hingga sekitar Rp200 miliar, tentu bukan situasi yang mudah. Tetapi saya melihat ada semangat luar biasa dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap bergerak bersama membangun Pamekasan,” ujar Ning Lia.
Menurut keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut, salah satu dampak dari keterbatasan anggaran adalah belum maksimalnya pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pedesaan. Namun, kondisi itu juga menjadi momentum untuk memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan daerah.
“Pembangunan tidak bisa hanya bergantung kepada pemerintah. Ada kesadaran baru bahwa kemajuan daerah adalah tanggung jawab bersama, antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen yang ada,” katanya.
Ning Lia juga menegaskan komitmennya sebagai anggota DPD RI untuk terus memperjuangkan aspirasi daerah agar dapat menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Kami di DPD RI memiliki tugas untuk menjembatani kebutuhan daerah dengan pemerintah pusat. Komunikasi dan koordinasi harus terus dibangun agar berbagai persoalan daerah bisa mendapatkan solusi,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Pamekasan Kholilurrahman menyampaikan sejumlah tantangan yang kini dihadapi pemerintah daerah, terutama terkait keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan transfer ke daerah.
Ia mengungkapkan adanya potensi kurang bayar Dana Transfer Daerah (TDA) periode 2002–2024 dengan nilai sekitar Rp71 miliar. Apabila dapat direalisasikan, dana tersebut diyakini mampu membantu mempercepat pembangunan di Kabupaten Pamekasan.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan persoalan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Menurutnya, potensi penerimaan yang seharusnya mencapai sekitar Rp120 miliar, saat ini yang diterima daerah baru sekitar Rp50 miliar.
“Sebagian besar DBHCHT kami gunakan untuk pembiayaan BPJS kesehatan gratis bagi masyarakat. Ini menjadi prioritas agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” jelas Kholilurrahman.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap daerah penghasil, sehingga distribusi anggaran dapat berjalan lebih adil dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Pamekasan.
“Harapan kami, dukungan pemerintah pusat semakin kuat agar pembangunan di daerah, terutama desa-desa, dapat terus berjalan dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
(Anil)
