TARGETNEWS.ID JAKARTA — Rencana Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar aksi di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026 mendapat perhatian dari Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi.
Habib Syakur mendukung penyampaian aspirasi yang dibawa massa AMPB, terutama terkait dorongan agar Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan serta tuntutan pemberian hukuman berat terhadap pelaku korupsi. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga aksi tetap damai dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas.
Menurut Habib Syakur, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Karena itu, aspirasi masyarakat Pati harus disampaikan melalui cara yang tertib sehingga substansi tuntutan tidak tertutup oleh persoalan keamanan maupun kericuhan.
“Sampaikan tuntutan dengan tegas, tetapi tetap dalam koridor hukum. Jangan sampai perjuangan melawan korupsi justru diwarnai tindakan yang merugikan masyarakat,” kata Habib Syakur di Jakarta.
Ia juga meminta peserta aksi tidak mudah terprovokasi selama berada di Ibu Kota. Massa diharapkan menghormati aparat keamanan serta warga yang tetap menjalankan aktivitas, termasuk pengguna jalan, pedagang dan pekerja.
Habib Syakur menilai aparat yang bertugas mengamankan demonstrasi bukanlah pihak yang harus diposisikan sebagai lawan. Menurutnya, perbedaan pandangan politik maupun kebijakan tidak seharusnya berkembang menjadi benturan antarmasyarakat.
“Jakarta adalah rumah bersama. Warga Jakarta bukan musuh dan aparat juga bukan musuh. Aspirasi bisa berbeda, tetapi persaudaraan dan ketertiban harus tetap dijaga,” ujarnya.
Ia berharap aksi AMPB nantinya mampu menunjukkan bahwa gerakan masyarakat dari daerah dapat menyuarakan persoalan nasional dengan cara yang konstruktif. Ia juga mengingatkan peserta untuk menjaga fasilitas umum, kebersihan lingkungan serta kelancaran lalu lintas selama kegiatan berlangsung.
Bagi Habib Syakur, tuntutan pemberantasan korupsi akan lebih kuat apabila disampaikan dengan sikap yang mencerminkan penghormatan terhadap hukum.
“Jangan ukur kekuatan gerakan dari seberapa besar kericuhannya. Ukur dari seberapa jelas pesan yang sampai dan seberapa bermartabat cara menyampaikannya,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh peserta aksi tetap mengedepankan persatuan dan kedewasaan dalam berdemokrasi.
“Perjuangkan tuntutannya dengan tegas, tetapi jangan melakukan kekerasan. Kawal agenda pemberantasan korupsi melalui jalur demokrasi dan hukum. Tunjukkan bahwa masyarakat Pati mampu bersuara keras tanpa harus membuat Jakarta menjadi arena kerusuhan,” pungkas Habib Syakur.
