Aksi protes dari warga pengungsi mantan Syiah Sampang warnai pembagian Bansos Jadup (Jaminan Hidup) terakhir yang diberikan oleh Pemprov Jatim.
Aksi Protes Itu Dilatarbelakangi Karena Adanya Kebijakan Sepihak oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yang mencabut status “pengungsi” sehingga terlepas semua bantuan dari negara yang selama ini diterima oleh warga Sampang tersebut.
Hasbul, salah satu tokoh pemuda dari kalangan warga pengungsi mantan Syiah Sampang dengan keras memprotes kebijakan Gubernur Jatim.
_”Coba bayangkan, Jadup yang menyokong hidup kami selama ini tiba-tiba dicabut. Rusun Puspa Agro yang selama ± 10 tahun ini menjadi lokasi pengungsian, secara sepihak pihak pengelola (UPT DPRKP) meminta kami membayar sewa berikut listrik, air, keamanan dan kebersihan. Kami uang dari mana sedangkan sebagian besar dari kami tidak bekerja. Pemerintah Bohong karena ternyata memperlakukan kami seperti ini.”_
Sementara Nurholis, yang juga warga pengungsi Sampang menuturkan
_”Sungguh sangat tidak masuk akal, kami disini sebagian besar tidak bekerja. Jadup sebagai sumber penghidupan di-stop, Rusun tempat tinggal disuruh sewa. Kami mau pupang ke Sampang, rumah yg dijanjikan pemerintah pun belum terbangun dan masih tidak jelas.”_
Ny. Hanik, dari kalangan ibu-ibu juga tak kalah keras memprotes
_”Kejam! kami disini bukan atas keinginan pribadi. Kami korban konflik, kami dipaksa diungsikan kesini (Sidoarjo) oleh pemerintah. Kini, setelah kami ikuti semua kemauan pemerintah kami dibuang seperti sampah. Dimana letak keadilan? Pemerintah seperti tak punya hati nurani.”_
Pasca pemberlakuan kebijakan oleh Gubernur Jatim tersebut, menuai protes keras dari kalangan warga pengungsi Sampang. Bahkan dalam waktu dekat, warga mengancam akan meluruk ke Kantor Gubernur Jatim untuk memperoleh kepastian dan jawaban dari orang nomor 1 se-Jatim tersebut. Bagaimana tidak, hal ini sungguh sangat kontras dan ironis mengingat Provinsi Jatim yang dinahkodai oleh Khofifah, memperoleh penghargaan selama 3 tahun berturut-turut sebagai Provinsi terbaik pada pelaporan aksi terpadu penanganan konflik sosial sejak tahun 2019 sampai 2022.(Junaedi)
Aksi Protes Itu Dilatarbelakangi Karena Adanya Kebijakan Sepihak , foto
