Home / Artikel / BERITA UTAMA / DAERAH / HUKRIM / INVESTIGASI / KESEHATAN / NEWS / Tag / Uncategorized

Sabtu, 7 Juni 2025 - 20:59 WIB

Polrestabes Makassar Di Duga Tidak Paham MoU Dewan Pers Dengan Polri

Polrestabes Makassar Di Duga Tidak Paham MoU Dewan Pers Dengan Polri

Polrestabes Makassar Di Duga Tidak Paham MoU Dewan Pers Dengan Polri

 

Makassar, – Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, Akbar Polo, memberikan pernyataan tegas terkait polemik yang mencuat akibat pemberitaan media daring Sulseltimes.com mengenai kepemilikan lahan AAS Building, milik Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar.

Polemik bermula saat seorang Pengacara Wawan Nur Rewa menyampaikan tudingan dalam pemberitaan bahwa tanah milik kliennya telah dirampas. Akibatnya, pihak tertentu melaporkan kasus tersebut ke Polrestabes Makassar dengan tuduhan pencemaran nama baik, bahkan menyeret pihak redaksi Sulseltimes.com dalam perkara hukum melalui surat pemanggilan resmi.

Menanggapi hal ini, Akbar Polo mengecam keras langkah pelapor yang langsung membawa kasus tersebut ke ranah kepolisian tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme hak jawab, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.

Baca juga  Rutin Sambangi Petani, Bhabinkamtibmas Food Estate Sampaikan Pesan Kamtibmas kepada warga binaan

“Seharusnya pelapor memberikan hak jawab. Media itu dilindungi oleh undang-undang. Jika merasa dirugikan atas sebuah pemberitaan, ada mekanisme resmi yang sah, bukan langsung melibatkan aparat kepolisian masih ingat MoU kesepakatan Dewan Pers dan polri ,”ujar Akbar Polo pada Jumat (7/6/2025).

Akbar menegaskan bahwa hak jawab merupakan prinsip utama dalam dunia jurnalistik yang telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Saya selaku Ketua PJI Sulsel mengecam keras tindakan ini. Jurnalis bekerja berdasarkan fakta dan kode etik jurnalistik. Jika ada yang merasa dirugikan, gunakan ruang hak jawab — bukan dengan tekanan hukum atau upaya kriminalisasi Pers terjadi,”tegasnya.

Baca juga  LAWYER MUDA KALBAR ANGKAT BICARA: “KISRUH BP2TD MEMPAWAH BUKTI GAGALNYA TATA KELOLA DAN PENGAWASAN!”

Ia juga mengingatkan pihak kepolisian untuk bersikap profesional dan cermat dalam menyikapi laporan yang berkaitan dengan produk jurnalistik, serta tidak tergesa-gesa dalam menangani perkara yang sejatinya masih bisa diselesaikan secara etis dan musyawarah.

“Wartawan bukan pelaku kriminal. Media massa adalah pilar ke 4 demokrasi, bukan musuh publik,” tambahnya.

Sebagai penutup, Akbar Polo mengajak seluruh insan pers di Sulawesi Selatan untuk tetap menjaga solidaritas, menjunjung tinggi integritas, dan tidak gentar menghadapi berbagai bentuk tekanan ataupun intimidasi terhadap profesi jurnalistik di Indonesia.

Ongkye

Share :

Baca Juga

Artikel

Polrestabes Surabaya Berhasil Amankan 7 Remaja Gangster yang Resahkan Warga

Artikel

Pembangunan 6 Unit Rumdin, Type 38 Dimulai, Kapolres Pulpis Lakukan Peletakan Batu Pertama

Uncategorized

Polsek Maliku Ajak Masyarakat Stop Karhutla

BERITA UTAMA

Cegah Judi Online Sat Binmas Polres Pulang Pisau Laksanakan Sambang ke Masyarakat

BERITA UTAMA

Kunjungan Danjen Akademi TNI Bersama Wagub Akmil di Sektor Kompi BS / Kijang Kota Padang

Artikel

Lanal Mamuju Dukung Penuh Kelancaran Event Tahunan Sandeq Silumba Festival Tahun 2025 Di Provinsi Sulbar

Artikel

CIPTAKAN RASA AMAN SATLANTAS POLRES KEDIRI TINGKATKAN PATROLI BLUE LIGHT DAN PENGATURAN LALULINTAS MALAM HARI

BERITA UTAMA

Sambangi warga Bhabinkamtibmas Sosialisasi cegah karhutla