Surabaya TargetNews.id Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Lia Istifhama, kembali menegaskan komitmennya terhadap penguatan sistem kesehatan nasional saat melakukan kunjungan kerja ke RS Paru Surabaya. Dalam kunjungan tersebut, Ning Lia disambut langsung Direktur RSUD Husada Prima saat ini adalah dr. Eka Basuki Rachmad. Ning Lia menyampaikan secara khusus isu pengendalian tuberkulosis atau TBC serta berbagai penyakit menular lain yang hingga kini masih menjadi tantangan besar kesehatan masyarakat Indonesia.
Senator muda Indonesia yang akrab disapa Ning Lia Istifhama menyampaikan bahwa penyakit menular tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan ekonomi yang luas. Oleh karena itu, upaya pengendaliannya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta pendekatan yang berpijak pada kekuatan komunitas.
Dalam dialog bersama manajemen rumah sakit dan tenaga kesehatan, Lia Istifhama mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya angka kasus TBC di Indonesia. Berdasarkan data nasional, pada tahun 2023 diperkirakan terdapat lebih dari satu juta kasus TBC baru, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan beban TBC tertinggi kedua di dunia setelah India.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa upaya deteksi dini, pengobatan yang berkesinambungan, serta pencegahan penularan masih harus terus diperkuat. Rumah sakit paru memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan, sekaligus pusat edukasi bagi masyarakat agar kesadaran terhadap penyakit menular semakin meningkat.
Kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komite III DPD RI terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Melalui pengawasan langsung ke daerah, Komite III DPD RI berupaya menggali informasi faktual mengenai efektivitas program penanggulangan penyakit menular, kesiapan layanan kesehatan, serta dukungan pemerintah daerah dalam pencegahan dan pengobatan.
Ning Lia Istifhama menegaskan bahwa masukan dari daerah menjadi elemen penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Ia menilai, kebijakan kesehatan yang efektif harus berangkat dari kondisi nyata di lapangan, bukan semata-mata dari pendekatan administratif.
“Pengendalian TBC dan penyakit menular lainnya memerlukan sinergi antara kebijakan pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Semua harus bergerak bersama,” ungkap Lia Istifhama dengan nada empatik, pada Jumat (23/01).
Sebagai perwujudan mandat konstitusional Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, Komite III DPD RI melaksanakan kegiatan reses untuk memastikan Undang-Undang Kesehatan dapat diimplementasikan secara menyeluruh dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Selain pengendalian TBC dan penyakit menular, pengawasan juga diarahkan pada isu strategis lain, seperti pengendalian konsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan serta transformasi pendidikan kesehatan. Ketiga isu ini dipandang saling berkaitan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Lia Istifhama menekankan pentingnya menyerap aspirasi, pandangan, dan masukan dari masyarakat serta pemerintah daerah. Aspirasi ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan, terutama dalam pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular dan menular yang kian kompleks.
Ia berharap, melalui penguatan regulasi, layanan kesehatan berbasis komunitas, serta edukasi yang masif, Indonesia dapat menurunkan beban TBC dan penyakit menular lainnya secara signifikan.
Kunjungan ke RSUD Husada Prima Surabaya ini menjadi simbol komitmen DPD RI untuk terus hadir di tengah masyarakat, memastikan kebijakan kesehatan tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat
Anil
