Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di beberapa perusahaan di Indonesia. Kali ini, ratusan buruh di salah satu pabrik plywood di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, terdampak PHK menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, yang menilai tekanan pasar global menjadi salah satu penyebab utama melemahnya industri kayu nasional.
Menurut Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia, meningkatnya kasus PHK di sejumlah sektor industri menunjukkan adanya kerentanan struktural pada industri yang sangat bergantung pada pasar ekspor.
“Kasus PHK massal menjelang Lebaran ini tentu memprihatinkan. Kita perlu melihat secara lebih luas mengapa belakangan ini semakin banyak perusahaan mengalami kesulitan hingga berujung pada pengurangan tenaga kerja,” ujar Ning Lia, senator Jatim tersebut.
Politisi terpopuler itu menilai kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika ekonomi global yang tengah melemah, terutama di sektor konstruksi dan properti di negara-negara tujuan ekspor produk kayu Indonesia.
Secara ekonomi, industri kayu Indonesia, khususnya kayu lapis (plywood) dan furnitur, tengah menghadapi tekanan akibat melemahnya permintaan global. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari tarif impor yang tinggi di Amerika Serikat, perlambatan ekonomi di sejumlah negara tujuan ekspor, hingga ketatnya persaingan pasar internasional.
Pasar utama ekspor produk kayu Indonesia seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan dilaporkan mengalami penurunan permintaan akibat melambatnya sektor konstruksi dan properti.
Selain itu, harga komoditas kayu di pasar global juga mengalami tekanan. Pada akhir 2025 lalu, futures kayu jati tercatat turun mendekati USD 530 per ribu kaki papan, atau sekitar 10 persen dari puncaknya pada awal Januari 2026.
Penurunan tersebut dipicu oleh kondisi kelebihan pasokan di pasar internasional serta lemahnya permintaan sektor perumahan.
Di Amerika Serikat, misalnya, pembangunan rumah baru dan izin bangunan masih berada di bawah level tahun sebelumnya. Tingginya suku bunga kredit perumahan membuat aktivitas konstruksi belum sepenuhnya pulih sehingga berdampak pada penurunan konsumsi produk kayu.
“Dengan permintaan perumahan yang masih lemah dan tingkat suku bunga yang relatif tinggi, ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan membuat harga kayu global terus tertekan,” jelas Ning Lia, yang juga keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah tersebut.
Selain faktor pasar, industri kayu juga menghadapi tantangan terkait kepercayaan pasar internasional, terutama terkait isu legalitas kayu dan keberlanjutan rantai pasok.
“Saya sempat menganalisis adanya upaya deregulasi yang berpotensi melemahkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Padahal sistem ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap produk kayu Indonesia,” ujarnya.
Di tengah tekanan bisnis global tersebut, Ning Lia menilai perusahaan tetap harus memiliki strategi mitigasi risiko yang matang, terutama dalam melindungi pekerja ketika industri menghadapi tekanan ekonomi.
Menurutnya, perusahaan seharusnya menyiapkan cadangan keuangan, asuransi bisnis, maupun skema perlindungan tenaga kerja, sehingga dampak krisis tidak sepenuhnya dibebankan kepada pekerja.
“Ketika sebuah bisnis menghadapi tekanan signifikan, perusahaan harus tetap mempersiapkan perlindungan bagi pekerja, termasuk pesangon dan skema perlindungan lainnya,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sektor industri berbasis ekspor, agar industri dalam negeri memiliki ketahanan yang lebih kuat menghadapi dinamika ekonomi global.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, PHK di pabrik plywood Jombang terjadi dalam dua gelombang. Pada gelombang kedua, sekitar 170 pekerja diperkirakan akan diberhentikan.
Sebelumnya, hampir 160 pekerja telah lebih dulu terkena PHK pada gelombang pertama. Dengan demikian, total pekerja yang terdampak mencapai lebih dari 300 orang.
Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ), Hadi Purnomo, mengatakan proses PHK gelombang kedua mulai berjalan dalam beberapa hari terakhir.
Meski perusahaan tetap memberikan tunjangan hari raya (THR), para pekerja kini menyoroti persoalan pesangon. Perusahaan disebut menawarkan pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan normatif dengan skema pembayaran secara bertahap hingga 10 bulan.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jombang, Isawan Nanang Risdiyanto, mengaku pihaknya belum menerima laporan resmi terkait PHK massal tersebut.
“Persoalan ketenagakerjaan harus diselesaikan melalui mekanisme hubungan industrial, dimulai dari perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan sebelum dilanjutkan ke tahap mediasi,” katanya.
ANIL
