TARGETNEWS.ID SURABAYA – Polemik pemberhentian empat pejabat di lingkungan Universitas Palangka Raya (UPR) terus menjadi perhatian publik dan kini mulai disoroti oleh kalangan media. Keputusan yang diambil pihak kampus dinilai perlu disertai penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Sorotan tersebut muncul setelah adanya pemberhentian pejabat di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya yang memicu berbagai pertanyaan mengenai dasar dan prosedur keputusan tersebut.
Empat pejabat yang diberhentikan masing-masing adalah Dr. Alexandra Hukom (Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan), Dr. Luluk Tri Harinie (Koordinator Prodi Magister Manajemen), **Fitria Husnatarina (Koordinator Prodi Magister Akuntansi), serta Dr. Lelo Sintani (Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan).
Salah satu pejabat yang dicopot, Fitria Husnatarina, sebelumnya menyampaikan bahwa upaya keberatan terhadap keputusan tersebut telah dilakukan sejak awal Februari. Ia bahkan menengarai adanya dugaan maladministrasi dalam proses pemberhentian tersebut.
Menurut sejumlah kalangan media, polemik ini seharusnya dapat dijelaskan secara transparan oleh pihak universitas agar tidak berkembang menjadi asumsi negatif di ruang publik. Dunia akademik, kata mereka, semestinya menjunjung tinggi keterbukaan dan dialog dalam setiap kebijakan yang berdampak pada tata kelola institusi.
Media juga menilai bahwa komunikasi yang baik antara pimpinan universitas, civitas akademika, dan mahasiswa sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan tinggi.
Di sisi lain, aspirasi yang berkembang di kalangan mahasiswa pada umumnya menginginkan suasana kampus yang kondusif, transparan, serta terbuka terhadap kritik dan dialog.
Polemik ini diharapkan dapat segera menemukan solusi objektif sehingga tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan serta tetap menjaga nama baik Universitas Palangka Raya sebagai institusi pendidikan tinggi di Kalimantan Tengah
RED T
