JAKARTA – Komite III DPD RI mengapresiasi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) atas pelaksanaan ibadah haji 2026 yang dinilai berjalan sukses dan semakin tertata.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam rapat kerja yang digelar bersama Kemenhaj RI dalam rangka inventarisasi materi pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025.
Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, itu dihadiri Menteri Haji dan Umrah RI M. Irfan Yusuf, Sekretaris Jenderal Kemenhaj Teguh Dwi Nugroho, serta jajaran pejabat terkait. Rapat dipimpin Jelita Donal dan Prof. Dailami, serta diikuti sejumlah anggota KOmite III DPD RI.
Dalam forum tersebut, anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, turut menyampaikan sejumlah catatan dan masukan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada tahun mendatang.
Kebijakan Pemerintah Arab Saudi dinilai efektif dalam menjaga keselamatan jemaah, terutama melalui pengaturan waktu lempar jumrah serta pembatasan aktivitas saat cuaca ekstrem.
“Terkait kebersihan, khususnya pada fase Armuzna, kami berharap syarikah dapat mengoptimalkan ketersediaan petugas kebersihan, mengingat tingginya penggunaan fasilitas umum seperti toilet oleh jemaah,” ujar Ning Lia yang juga keponakan Gubernur Jatim tersebut.
Selain itu, Ning Lia juga menyampaikan beberapa aspek penting lainnya. Pertama, terkait istithaah kesehatan, ia menilai banyaknya rumah sakit penyedia layanan medical check-up di sejumlah daerah, termasuk Surabaya, memang memudahkan jemaah. Namun, diperlukan regulasi pembatasan agar tidak terjadi penambahan berlebihan, sehingga integrasi data kesehatan jemaah dapat lebih optimal.
Senator Jatim itu juga mendorong sosialisasi yang lebih rinci terkait skema tanazul mandiri beserta konsekuensi teknisnya guna menghindari miskomunikasi antara jemaah dan petugas.
“Selain itu, perlu adanya penambahan variasi menu konsumsi pada penyelenggaraan haji 2027 agar kualitas pelayanan semakin meningkat dan selaras dengan semangat pelayanan haji dari hati,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah RI, M. Irfan Yusuf, menyampaikan dalam rapat itu, Komite III DPD RI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji 2026 sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kualitas layanan menuju pencapaian Labaytum Excellence Award.
Pemerintah juga diminta memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan haji khusus, termasuk Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), agar tetap menjalankan fungsi pembinaan dan pendampingan sesuai ketentuan.
Selain itu, Komite III juga mendorong pengawasan terhadap pungutan kepada jemaah perlu ditingkatkan, termasuk penertiban identitas di tenda Arafah dan Mina. Hal ini penting mengingat KBIHU merupakan mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah.
“Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi pijakan dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kenyamanan serta keselamatan jemaah di masa mendatang,” harapnya.
(Anil)
