TARGETNEWS.ID SAMPANG — Polemik rencana pembangunan Jembatan Bandaran kembali memanas. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) disebut membantah adanya penolakan warga terhadap rencana peninggian jembatan dan pelebaran jalan yang sebelumnya menuai keberatan masyarakat Desa Dharma Tanjung dan Desa Bandaran.
Pernyataan tersebut diberitakan oleh Harian Bhirawa.co.id pada Jumat, 21 Agustus 2026. Namun, kabar tersebut memicu reaksi keras dari sejumlah warga dua desa yang merasa keberatan mereka sebelumnya telah disampaikan secara langsung dalam pertemuan bersama pihak terkait.
Warga menegaskan bahwa penolakan bukanlah isu yang muncul secara tiba-tiba. Sebelumnya, masyarakat Desa Dharma Tanjung dan Desa Bandaran disebut telah menyampaikan keberatan terhadap rencana pembangunan tersebut. Bahkan, warga memasang baliho berukuran besar di sekitar Jembatan Bandaran sebagai bentuk penolakan dan penyampaian aspirasi.
Salah satu warga Desa Dharma Tanjung, Syamsuddin, menyayangkan apabila penolakan masyarakat disebut tidak ada.
“Kalau dikatakan warga tidak menolak, kami sangat menyayangkan. Sebelumnya sudah ada pertemuan dengan warga dari dua desa dan penolakan juga sudah disampaikan. Baliho yang dipasang di Jembatan Bandaran juga merupakan bentuk nyata sikap warga,” ujar Syamsuddin.
Syamsuddin menegaskan, apabila pihak BBPJN, termasuk PPK 3.3 BBPJN Zaim Zul, tetap menyatakan tidak ada penolakan dari warga, masyarakat bersama-sama akan kembali menyampaikan sikapnya secara terbuka.
Ia mengatakan warga berencana memasang baliho penolakan di depan rumah masing-masing serta di sepanjang jalan yang berada di wilayah Desa Dharma Tanjung dan Desa Bandaran.
“Kalau penolakan warga masih dibantah, kami bersama warga akan memasang baliho di depan rumah masing-masing dan sepanjang jalan di dua desa. Ini sebagai bentuk penegasan bahwa masyarakat memang menolak rencana tersebut,” tegasnya.
Adapun rencana yang menjadi sorotan warga meliputi peninggian Jembatan Bandaran sekitar 2,6 meter serta pelebaran jalan masing-masing 8 meter di sisi kanan dan 8 meter di sisi kiri dengan total panjang sekitar 160 meter, yang mencakup wilayah Desa Dharma Tanjung dan Desa Bandaran.
Warga menilai rencana tersebut perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan kondisi rumah, tempat usaha, serta aktivitas ekonomi masyarakat yang berada di sekitar lokasi.
Polemik ini pun kembali memunculkan tuntutan agar pemerintah dan pihak terkait tidak hanya melihat aspek teknis pembangunan, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi, keselamatan, serta dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat yang terdampak langsung.
Hingga kini, perbedaan pernyataan mengenai ada atau tidaknya penolakan warga menjadi salah satu persoalan utama dalam polemik rencana pembangunan Jembatan Bandaran. Masyarakat dua desa berharap adanya komunikasi terbuka dan penyelesaian yang melibatkan seluruh pihak sebelum rencana pembangunan dilanjutkan.
