TARGETNEWS.ID MADIUN – Pemerataan pembangunan bukan sekadar tentang membangun jalan, tetapi juga membuka peluang ekonomi, mendekatkan layanan publik, dan memberi kesempatan yang sama bagi masyarakat di berbagai wilayah. Semangat itulah yang mengemuka dalam reses Anggota Komite I DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, di Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) I Madiun, Senin (19/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, senator yang akrab disapa Ning Lia itu menyerap sejumlah aspirasi strategis, mulai dari kebutuhan dukungan pemerintah pusat untuk pembebasan lahan Jalur Lintas Selatan (JLS), pengembangan Jalur Wilis, hingga rencana perluasan layanan Bus Trans Jatim di kawasan Madiun Raya.
Ning Lia diterima Sekretaris Bakorwil I Madiun, Syamsul Hady, S.Sos., M.Si., bersama jajaran pejabat yang membidangi pemerintahan, pembangunan ekonomi, kemasyarakatan, serta sarana dan prasarana. Pertemuan itu juga dihadiri tokoh muda Madiun, Fajar, dan tokoh masyarakat, Gus Mamang.
Dialog tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan kebutuhan daerah sekaligus membahas pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Salah satu perhatian utama adalah pembebasan lahan untuk pembangunan JLS. Keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tantangan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
“Pembangunan Jalur Lintas Selatan bukan sekadar membuka akses jalan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Ketika kemampuan APBD terbatas, dukungan pemerintah pusat untuk pembebasan lahan menjadi penting agar pembangunan tetap berjalan dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Ning Lia.
Menurutnya, akses infrastruktur yang memadai dapat membantu memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung distribusi hasil usaha, serta membuka kesempatan ekonomi baru bagi daerah yang selama ini membutuhkan konektivitas lebih baik.
Jalur Wilis dan pemerataan pembangunan
Selain JLS, pengembangan Jalur Wilis turut menjadi pembahasan dalam upaya memperkuat konektivitas wilayah tengah dan selatan Jawa Timur.
Pengembangan kawasan Selingkar Wilis diharapkan dapat memperlancar hubungan antardaerah sekaligus mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru. Dengan konektivitas yang semakin baik, potensi lokal diharapkan memiliki ruang lebih luas untuk berkembang.
“Kita ingin pembangunan Jawa Timur bergerak secara berimbang. Jangan sampai kemajuan infrastruktur hanya terkonsentrasi di kawasan utara, sementara wilayah selatan dan kawasan Selingkar Wilis tertinggal. Pemerataan konektivitas harus menjadi jembatan bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Bagi Ning Lia, pemerataan infrastruktur perlu dilihat dari manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Jalan yang terhubung dengan baik bukan hanya mempersingkat perjalanan, tetapi juga dapat membantu masyarakat menjangkau pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, dan berbagai layanan publik.
Trans Jatim di Madiun Raya masih dikaji
Aspirasi berikutnya berkaitan dengan rencana pengembangan layanan Bus Trans Jatim di kawasan Madiun Raya. Berdasarkan pembahasan dalam pertemuan tersebut, rencana itu masih berada dalam tahap kajian akademik sebelum penetapan rute dan pelaksanaan layanan.
Ning Lia berharap proses kajian dapat mempertimbangkan kebutuhan mobilitas masyarakat, keterhubungan antardaerah, serta kemampuan masyarakat dalam menjangkau biaya transportasi.
“Transportasi publik merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, rencana pengembangan Trans Jatim di kawasan Madiun Raya perlu dikaji secara matang, baik dari sisi kebutuhan penumpang, konektivitas wilayah, maupun keterjangkauan layanan,” ungkapnya.
Kehadiran transportasi publik yang terencana diharapkan dapat menjadi alternatif perjalanan bagi masyarakat, termasuk pelajar, pekerja, dan warga yang membutuhkan akses antardaerah dengan lebih mudah.
Membawa aspirasi daerah ke tingkat pusat
Ning Lia menegaskan, reses menjadi kesempatan bagi anggota DPD RI untuk mendengar langsung persoalan dan kebutuhan masyarakat di daerah. Aspirasi yang dihimpun selanjutnya menjadi masukan dalam mendorong koordinasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Reses menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan daerah. Tujuannya bukan hanya membangun konektivitas, tetapi memastikan pembangunan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
Melalui pembahasan JLS, Jalur Wilis, dan rencana pengembangan Trans Jatim, aspirasi dari Madiun diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat pemerataan pembangunan di Jawa Timur.
Sebab, pembangunan yang bermakna bukan hanya terlihat dari panjang jalan atau bertambahnya jalur transportasi, melainkan juga dari semakin terbukanya akses, tumbuhnya peluang ekonomi, dan kemudahan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
(Anil)
