SITUBONDO, – Berita viral dugaan Pungli (Pungutan Liar) yang sempat mencuat di SMP Negeri 4 Situbondo, berdasarkan surat nomor 422/ 570/ 431.301.7.3.30 /2023, pada (16/09/2023) lalu, menyebut bahwa setiap peserta didik kelas VIII, dikenakan biaya studi literasi sebesar Rp 1.115.000,- yang pembayaran nya dibatasi sampai akhir (20/10/2023) mendatang.
Anggaran yang berasal dari dana mandiri dan sukarela para wali murid ini, terungkap ketika ada orangtua siswa yang merasa keberatan, lalu mengadukan nasibnya kepada LSM atas pungutan biaya yang diduga dilakukan oknum panitia sekolah, yang bekerja sama dengan biro travel sebagai pelaksana studi observasi, bersumber dari surat nomor 422/ 100/ 431.301.7.3.30 /2023, pada (09/10/2023).
Kegiatan yang dilakukan dalam rangka memantapkan implementasi Merdeka Belajar SMP Negeri 4 Situbondo dan pengalaman belajar siswanya ini, mendapat sorotan tajam dari ketua LSM Perjuangan Rakyat Rachmad Hartadi.
Menurutnya, secara logika surat permohonan izin yang telah diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) pada 9 Oktober 2023 itu, ditengarai mendadak dan belum di disposisi.
“Itu pun, izin diduga belum di disposisi oleh Dinas Pendidikan, tapi kenapa sudah melakukan penarikan? Dan pada 20 Oktober 2023, pembayarannya ditentukan harus lunas,” terang Hartadi, ketika dikonfirmasi Jumat malam, (13/10/2023).
Permohonan izin studi observasi yang menyatakan sumber dana berasal dari dana mandiri dan sukarela, menurut pria yang familiar dipanggil Songot Hitam ini, semestinya dilakukan mengikuti relatif kemampuan wali murid SMPN 4 Situbondo.
“Karena sukarela, harusnya tidak ada nominal yang ditentukan. Sehingga bisa tercover semua orang tua siswa, baik yang mampu atau tidak, akhirnya bisa ikut. Tapi ini ada penentuan dan pernyataan, disitu ada dugaan penekanan yang meminta Rp 1.115.000 per murid. Apakah ini yang dinamakan sukarela?,” ungkap nya geram, sembari menyodorkan sejumlah data kepada awak media.
Yang jelas, kata Hartadi, ini bukan uang sukarela, tapi bisa dikategorikan administrasi yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum. Kalau itu permohonannya sukarela, berapa saja sumbangan nya, ya diterima.
Untuk memenuhi kekurangan, lanjutnya, ini tugas komite yang mencari pendanaan melalui sponsor atau promosi agar sekolah maju. Bukan mencari pendanaan dari wali murid. Wali murid jangan dibebani lagi. Masa di jaman kemerdekaan ini, masih ada anak sekolah yang tidak bisa ikut studi observasi. Kan kasihan anak yang orang tuanya tidak mampu.
Bahkan, terkait adanya beberapa media online yang memberitakan bahwa dirinya meminta program secara gratis karena alasan tidak punya dana, mengenai tudingan itu, sontak dijawabnya dengan nada berang.
“Kita ini memperjuangkan nasib anak yang tidak mampu, bukan mencari jatah untuk pribadi saya. Hati-hati dalam memberitakan. LSM Perjuangan Rakyat tidak pernah meminta jatah dari instansi manapun,” paparnya.
Diperoleh keterangan, sebanyak 125 siswa kelas VIII SMPN 4 Situbondo beserta 10 pendamping dari guru dan staf TU, diagendakan akan mengikuti studi observasi obyek geografis dan sejarah yang akan dilaksanakan di Wonosobo dan Yogyakarta, menggunakan 3 unit bus yang berangkat pada Jumat hingga Minggu, 27-29 Oktober 2023.
Sampai berita ini diterbitkan, Nurin yang menjabat sebagai Kasi di SMP Negeri 4 Situbondo, belum memberikan tanggapan nya, meski wartawan media ini telah mengkonfirmasi via WhatsApp sebelum nya.
Demi memperoleh informasi lebih lanjut, dalam waktu dekat awak media akan segera mengkonfirmasi secara langsung dengan menjumpai pihak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 dan Kepala Dispendikbud Situbondo agar diperoleh perimbangan berita.(Limbad)
Nasib Siswa di SMPN 4 Situbondo(foto : Limbad)
Pewarta: Agung Ch
