SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengadakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Jawa Tengah 2025 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang pada Senin (29/04) siang.
Acara dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi; Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, seluruh pemangku kepentingan terkait yang terdiri dari unsur DPDD Provinsi Jawa Tengah, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi JawaTengah, Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah termasuk di dalamnya Pj. Wali Kota Tegal Dadang Somantri, perguruan tinggi negeri dan swasta, pimpinan organisasi masyarakat, serta segenap tamu undangan.
Anas mengapresiasi capaian jajaran Pemprov Jateng dalam reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip), dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Saya mengapresiasi karena secara umum capaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta kabupaten dan kotanya sudah sangat baik. Hampir seluruh kabupaten dan kota sudah mendapat predikat A, BB, dan B pada RB dan Sakip serta predikat Baik dan Sangat Baik dalam SPBE,” ujarnya.
Anas juga menghimbau bahwa kedepan perlu adanya penjagaan agar konsistensi kinerja Pemprov Jateng tetap baik, sehingga dapat mendorong Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital di Jawa Tengah untuk terus tumbuh.
Sementara itu Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menerima 55.000 usulan maupun masukan selama pelaksanaan Musrenbang 2024 ini.
“Sampai saat ini, masukan yang kami terima sekitar 55.000 lebih. Tentunya ini akan kami pelajari, kemudian akan kami kelola masukan-masukan ini,” tuturnya.
Dilansir dari kompas.com, Nana menyebutkan bahwa dibutuhkan anggaran sekitar Rp50 miliar agar usulan tersebut dapat terealisasikan. Namun, karena potensi anggaran Pemprov Jateng terbatas, maka usulan akan terlebih dahulu dikelola untuk ditentukan skala prioritasnya sesuai kepentingan daerah.
“Dalam Musrenbang ini, kami tentunya mendasari kebijakan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Kemudian, kami mendasari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta mendasari program prioritas Provinsi Jateng yang sudah dilaksanakan,” imbuh Nana.
Terpisah, Dadang Somantri menyampaikan digitalisasi sebagai hal utama pada Musrenbang kali ini.
“Yang kita dapat dari Pak Menteri dan Dirjen Kementerian Pusat yaitu digitalisasi menjadi yang utama, dimana banyak sekali aplikasi masing-masing instansi, di pusat sedang diharmonisasikan dan kita juga harmonisasikan contoh-contoh digitalisasi, dan ternyata itu sangat mempercepat program pembangunan. Maka kita harus menyesuaikan ini dan harus melakukan itu,
disamping usulan-usulan yang akan kita sampaikan dalam pembangunan prioritas di 2025, maka itu juga harus berbasis dengan data dan dapat didigitalisasi. Tadi disampaikan digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga memuat keputusan politik dengan menggunakan sumber daya manusia yang mumpuni,” jelas Dadang Somantri.fauzi
