JAKARTA TargetNews.ID Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit sebagai karunia Tuhan untuk Indonesia’ menuai sorotan tajam, terutama karena disampaikan tepat ketika Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda banjir dan tanah longsor besar yang menelan korban jiwa serta merusak ribuan rumah warga.
Aceng Syamsul Hadie menyoroti ucapan Prabowo Subianto yang dinilai janggal dan kurang elok didengar oleh masyarakat karena tidak tepat dan tidak sesuai kondisi.
“Ucapan Prabowo soal ‘Sawit karunia’ dinilai tidak elok di tengah bencana Sumatera”, ucap Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM selaku Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional).
Aceng yang juga selaku Pimpinan Redaksi Media Jejak Investigasi merasa prihatin, di saat masyarakat masih berjuang menyelamatkan keluarga, harta benda, dan akses hidup, ucapan tersebut dinilai banyak pihak sebagai ungkapan yang tidak elok secara etika publik. Memang benar bahwa sawit merupakan komoditas strategis, namun konteks bencana membuat pernyataan itu terasa tidak selaras dengan suasana duka dan penderitaan yang melanda warga Sumatera.
Sedangkan hasil dari investigasi, sejumlah laporan dan kajian menunjukkan bahwa ekspansi sawit di Sumatera memiliki keterkaitan dengan kerusakan ekosistem. Data terbaru menunjukkan setidaknya 10,7 juta hektare perkebunan sawit berdiri di pulau ini, dan sekitar 5,97 juta hektare di antaranya berada di zona ekologis yang tidak layak, termasuk wilayah hulu, daerah aliran sungai (DAS), dan kawasan rentan hidrologis. Kondisi ini diduga memperburuk risiko banjir bandang serta longsor yang berulang dalam beberapa tahun terakhir.
Di tengah fakta tersebut, kritik publik menguat. Pemerintah dinilai tidak cukup cepat mengakui bahwa tata kelola lahan dan konsesi sawit berkontribusi pada kerentanan ekologis Sumatera.
“Pernyataan yang memuji sawit pada saat korban masih dievakuasi dianggap mencerminkan minimnya empati dan kurangnya kepekaan terhadap realitas di lapangan”, tambahnya.
Aceng menjelaskan, sekarang para pemerhati lingkungan menegaskan harapannya bahwa yang dibutuhkan saat ini bukanlah glorifikasi komoditas, melainkan langkah konkret negara. Di antaranya, audit izin sawit secara menyeluruh, penghentian ekspansi di kawasan rawan bencana, pemulihan DAS dan hutan kritis, serta penegakan hukum pada perusahaan yang melanggar tata ruang dan merusak lingkungan.
“Dalam situasi krisis, seorang pemimpin dituntut untuk menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada rakyat. Fokus utama seharusnya adalah keselamatan warga, penanganan darurat, dan evaluasi mendalam atas akar penyebab bencana. Tanpa langkah korektif, bencana ekologis di Sumatera dikhawatirkan akan terus berulang dan semakin memakan korban”, pungkasnya.[]
Sumber: ASH
Editor: Tim Redaksi
