SURABAYA – Langkah tegas pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara (suspend) 1.528 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuai apresiasi dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama.
Kebijakan ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah serius membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tetap berjalan sesuai standar kesehatan, keamanan pangan, dan tepat sasaran.
Sejak Januari 2025 hingga Maret 2026, sebanyak 1.528 SPPG di berbagai daerah terpaksa dihentikan sementara operasionalnya. Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di lapangan.
Menurut Lia, kebijakan ini bukan sekadar penghentian, melainkan bentuk kontrol kualitas yang sangat diperlukan dalam program berskala nasional.
“Kami sangat mendukung langkah tegas BGN. Ini menunjukkan adanya perbaikan tata kelola dan keseriusan pemerintah dalam menjalankan program yang menyentuh langsung masyarakat,” ujar Lia.
Lia menilai, kebijakan ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan setiap program sosial berjalan efektif, berkualitas, dan berdampak nyata.
Program MBG sendiri dinilai sebagai salah satu program strategis karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi.
Namun demikian, Lia mengingatkan bahwa perbaikan tidak boleh berhenti pada evaluasi administratif saja, melainkan harus disertai pengawasan berkelanjutan di lapangan.
Selain apresiasi, Lia juga memberikan catatan penting agar program MBG benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan.
Ia menegaskan prioritas penerima manfaat harus difokuskan pada:
– Kelompok ekonomi desil 1 (termiskin)
– Kelompok rentan desil 2–3
– Lingkungan pondok pesantren
“Program ini sangat mulia, tetapi harus benar-benar tepat sasaran. Prioritas harus diberikan kepada masyarakat di desil satu hingga tiga, termasuk pondok pesantren,” tegasnya.
Kebijakan suspend terhadap SPPG dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat kualitas program secara menyeluruh.
Evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu:
– Meningkatkan standar layanan gizi nasional
– Menjamin keamanan dan kualitas makanan
– Memastikan distribusi lebih adil dan tepat sasaran
– Memperkuat kepercayaan publik
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, lembaga pelaksana, dan pengawasan berbagai pihak, Program MBG diharapkan tidak hanya berjalan luas, tetapi juga benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
ANIL
