TARGETNEWS.ID, KOTA BATU – Persoudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) wilayah Jawa Timur sejumlah 190 Kepala Desa melaksanakan kunjungan kerja/studi banding di wilayah Provinsi Lombok Barat selama lima hari perjalanan menggunakan kapal laut. Perjalanan anggota PKDI Jatim start dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Lembar Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Tujuan Persoudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) wilayah Jatim, untuk garis besarnya adalah mendukung kebijakan program pemerintah pusat hingga pemerintah daerah Propinsi Kabupaten dan Kota. Kunjungan tersebut banyak yang dibahas dalam rapat yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat,”kata Ketua APEL Wiweko, Selasa (12/5/2026)siang.
Pembahasan rapat PKDI itu ada poin penting yang jadi bahan pokok pembahasan, seperti masa purna tugas kepala desa maupun perangkat desa. Ketika akan purna tugas bagaimana tehnis perangkat tersebut agar bisa mendapatkan tali asih dari pemerintah daerah. Seperti yang sudah terlaksana di wilayah Kota Batu.
“Kades Oro Oro Wiweko sekaligus Ketua Asosiasi Petinggi dan Lurah (APEL) Kota Batu menyampaikan, dari penyampaian purna tugas bagi perangkat desa yang di dapatkan di wilayah Batu. Hal ini tergantung dari sekema anggaran yang ada, dan kebijakan dari kepala daerah yang mengacu pada perwali atau perbup,” ucap Wiweko
Senada dengan itu, terkait tali asih itu juga mengacu pada perwalian dalam masa bakti berakhir, yang diatur berdasarkan kebijakan lokal melalui peraturan desa (Perdes). Dalam poin-poin itu pemberian tali asih mulai Kades,perangkat desa,BPD, yang dihentikan atau permintaan sendiri, sudah di atur dalam Perdes.
Disebutkan lagi sumber anggaran tali asih berasal dari pendapatan dan belanja desa (APB Desa),bukan dari dana desa (DD),tentu saja tetap menyesuaikan kemampuan keuangan desa yang ada. Hal itu berdasarkan peraturan pemerintah (PP 16 Tahun 2026) pada aturan terbaru. Dalam aturan itu perangkat desa berhak mendapatkan tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan.
“Selain itu perangkat desa yang purna tugas mendapatkan tali asih juga berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan ketenaga kerjaan. Pada intinya tali asih perangkat desa terkait perwalian jabatan (pemberhentian) diatur secara spesifik sesuai mekanisme desa dan peraturan walikota (Perwali/Perbup) setempat berdasarkan kemampuan keuangan masing- masing daerah,”papar Wiweko.
Juga tidak kalah penting lagi dalam forum rapat PKDI di Pulau Lombok NTB, wilayah Lombok Tengah memiliki jumlah penduduk sekira 1,5 juta jiwa itu, setiap masyarakat akan melakukan pemeriksaan kesehatan, hanya cukup dengan membawa KTP sudah bisa terlayani secara maksimal.
“Juga program kedua di pemerintah Lombok Tengah menerapkan program sekolah gratis khusus untuk jurusan kedokteran. Yang mana orientasinya semua mahasiswa nanti ketika sudah lulus dibidangnya, wajib mengabdikan diri pada daerahnya masing-masing.”urai Wiweko.
Kata kuncinya semua program kerja ataupun kebijakan pemerintah mulai pusat hingga sampai daerah Kabupaten dan Kota, PKDI mendukung secara oll out. Hal ini perlu sekali cipta kondusif di pedesaan menjadi tolak ukur untuk kemakmuran, pemerataan pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan akan bisa tercapai dengan cepat dan sukses. (Wan)
