TARGETNEWS.ID NASIONAL — Pengakuan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang telah menurunkan atau melakukan takedown terhadap 486 konten media sosial terkait demonstrasi dan kerusuhan pada 27 Agustus 2026 memunculkan persoalan serius mengenai batas kewenangan pemerintah dalam mengendalikan ruang digital, kebebasan berekspresi, serta kemerdekaan pers di Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengakui bahwa Komdigi melakukan patroli siber dan menurunkan ratusan konten tersebut. Pengakuan itu disampaikan setelah Komnas HAM meminta klarifikasi mengenai dugaan pembatasan akses informasi dan media sosial selama rangkaian demonstrasi berlangsung.
Komdigi membantah melakukan pembatasan akses internet secara keseluruhan. Namun, pengakuan penurunan 486 konten justru membuka pertanyaan baru: apa dasar hukum, indikator pelanggaran, mekanisme pengawasan, dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap keputusan penghapusan konten?
Menanggapi persoalan tersebut, Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM. (ASH), Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional), menilai bahwa tindakan pemerintah dalam mengendalikan konten digital harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.
ASH: Negara Tidak Boleh Mengaburkan Batas antara Penegakan Hukum dan Pembatasan Kebebasan Informasi
Menurut ASH, pemerintah memang memiliki kewenangan melakukan penindakan terhadap konten yang secara nyata melanggar hukum. Namun, kewenangan tersebut bukan cek kosong untuk menghapus informasi tanpa penjelasan hukum yang transparan dan dapat diuji.
“Persoalannya bukan semata-mata 486 konten diturunkan. Persoalan mendasarnya adalah apakah seluruh konten tersebut benar-benar memenuhi unsur pelanggaran hukum? Jangan sampai dokumentasi peristiwa, rekaman kekerasan aparat, laporan masyarakat, maupun informasi jurnalistik justru ikut terhapus hanya karena berkaitan dengan demonstrasi yang sensitif secara politik,” tegas ASH.
ASH menekankan bahwa Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sementara Pasal 28F menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh, mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.
Selain itu, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4, secara tegas menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara serta melarang penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran terhadap pers nasional.
Menurutnya, rekaman demonstrasi yang memiliki nilai jurnalistik tidak boleh serta-merta disamakan dengan konten yang mengandung hasutan, ancaman, atau tindak pidana. Penilaian harus didasarkan pada substansi, konteks, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Komnas HAM Harus Menguji Legalitas dan Proporsionalitas
ASH juga meminta Komnas HAM mendalami secara objektif seluruh keputusan takedown tersebut, termasuk mengidentifikasi konten yang dihapus, pihak yang mengajukan penghapusan, dasar hukum yang digunakan, serta mekanisme keberatan bagi pemilik konten.
Ia menilai transparansi menjadi prinsip penting agar kewenangan negara tidak menimbulkan ketakutan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan mendokumentasikan peristiwa publik.
“Jika terdapat konten yang melanggar hukum, silakan ditindak berdasarkan prosedur yang sah. Tetapi apabila terdapat informasi jurnalistik atau dokumentasi fakta yang tidak melanggar hukum, negara wajib menjamin perlindungannya. Jangan sampai alasan menjaga ketertiban justru mengorbankan hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran,” ujarnya.
ASH menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilu dan kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga dari keberanian negara menjamin transparansi serta melindungi kritik terhadap kekuasaan.
Evaluasi Kewenangan Komdigi
Menurut ASH, pemerintah perlu membuka hasil evaluasi terhadap 486 konten tersebut kepada publik. Termasuk menjelaskan perbedaan antara konten yang diturunkan atas keputusan Komdigi dan konten yang dihapus secara mandiri oleh platform berdasarkan pedoman komunitas.
“Jangan sampai ruang digital berubah menjadi ruang yang hanya menampilkan informasi yang dikehendaki penguasa. Negara hukum harus menjamin bahwa kekuasaan dibatasi oleh hukum, bukan sebaliknya hukum dijadikan alasan untuk membatasi hak masyarakat,” pungkasnya.
ASH menegaskan, kebebasan pers bukanlah kebebasan tanpa batas. Pers tetap terikat pada Kode Etik Jurnalistik, verifikasi, keberimbangan, dan pertanggungjawaban hukum. Namun, pembatasan terhadap informasi juga tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.
Sebab, ketika informasi publik dibatasi tanpa transparansi dan akuntabilitas, yang dipertaruhkan bukan hanya kebebasan pers, melainkan juga kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.[]
Sumber: ASH
Editor: Tim Redaksi
