Pulang Pisau – Putusan DPR RI yang menetapkan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah koordinasi Presiden menuai respons positif di berbagai daerah. Di Kabupaten Pulang Pisau, dukungan penuh mengalir dari berbagai elemen masyarakat yang menilai keputusan tersebut sebagai langkah strategis bagi profesionalisme kepolisian.
Dukungan ini dinyatakan secara kolektif oleh jajaran tokoh lintas sektoral, mulai dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, hingga jajaran Tokoh Pemuda di Kabupaten Pulang Pisau. Mereka secara tegas memberikan apresiasi atas ketetapan DPR yang mempertahankan posisi Polri sebagaimana diatur dalam konstitusi dan aturan perundang-undangan.
Para tokoh di Pulang Pisau menilai bahwa sebagai institusi keamanan nasional, Polri memiliki peran yang sangat strategis. Jika posisi Polri berada di bawah kementerian khusus atau lembaga lain, dikhawatirkan akan terjadi kerentanan terhadap intervensi politik maupun birokrasi yang dapat menghambat kinerja kepolisian.
“Kami mendukung penuh putusan DPR RI yang menetapkan Polri tetap di bawah Presiden. Dengan posisi ini, Polri akan jauh lebih profesional dalam menjalankan tugasnya tanpa campur tangan dari pihak luar yang dapat mengganggu dinamika keamanan wilayah,” ungkap salah satu tokoh masyarakat setempat.
Dukungan masyarakat ini sejalan dengan hasil rapat Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di kompleks parlemen beberapa waktu lalu. Komisi III menegaskan bahwa kedudukan Polri tetap berada di bawah Presiden, di mana Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 7 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000. Selain itu, penguatan fungsi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga terus didukung guna membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri serta memberikan pertimbangan strategis terkait pengangkatan pimpinan Polri.
Dengan adanya dukungan solid dari daerah seperti Kabupaten Pulang Pisau, diharapkan kedudukan Polri yang langsung di bawah Presiden dapat semakin memperkuat stabilitas keamanan, khususnya di tingkat lokal, serta menjamin penegakan hukum yang adil dan transparan bagi seluruh rakyat Indonesia.
