MANOKWARI, 15 Juli 2026 — Rencana aksi massa berskala besar yang digelar secara berkesinambungan sebentar lagi akan bergulir di tanah Papua. Gerakan ini secara resmi diinisiasi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat, dan akan berjalan bukan hanya satu kali, melainkan selama tiga bulan penuh berturut‑turut, terhitung mulai bulan Juli ini hingga berakhir pada September 2026.
Ketua Umum KNPB Pusat, Agus Kossay, dalam keterangan resmi yang diterima tim redaksi menegaskan, rangkaian aksi jalanan ini dilaksanakan sebagai bentuk protes keras sekaligus keprihatinan mendalam terhadap situasi keamanan, hak asasi manusia, dan kondisi sosial yang saat ini berlangsung di sejumlah wilayah di tanah Papua. Isu sentral yang diangkat secara tegas dalam seluruh rangkaian aksi adalah penolakan keras terhadap situasi yang menjadikan Papua de facto berstatus sebagai Zona Darurat Militer sekaligus Zona Darurat Kemanusiaan.
“Kami menyampaikan pesan ini dengan lantang kepada seluruh elemen bangsa di tanah ini: pihak gereja, para penegak hukum dan advokat, seluruh lembaga swadaya masyarakat, kalangan pemuda, mahasiswa, hingga segenap rakyat Papua di mana pun kamu berada — dari ujung barat di Sorong sampai ujung timur di Merauke — segera lakukan konsolidasi diri, bersatu suara, dan bergerak bersama,” tegas Agus Kossay.
Lebih jauh dijelaskan, skala gerakan ini sengaja diperluas dan tidak akan hanya berpusat atau terbatas di wilayah Tanah Papua saja. Pihak KNPB saat ini sedang memperkuat dan merancang jaringan koordinasi lintas wilayah secara masif, agar suara protes dan keprihatinan ini berubah menjadi aksi serentak yang menggema hingga ke tingkat nasional, dan mendapat perhatian luas di berbagai wilayah lain di seluruh Indonesia. Tidak berhenti di situ, aspirasi dan fakta‑fakta yang ada di lapangan juga akan terus diperjuangkan dan disuarakan masuk ke dalam ruang‑ruang diplomasi serta perhatian masyarakat internasional.
Pihak penggerak gerakan menegaskan, aksi tiga bulan berturut‑turut ini adalah bukti nyata bahwa keprihatinan rakyat Papua bukanlah hal sesaat, melainkan tuntutan keadilan, keselamatan jiwa, dan pemulihan hak‑hak dasar yang sudah terlalu lama tertunda dan harus didengar oleh semua pihak yang berwenang.
Hingga berita ini diturunkan, persiapan teknis dan koordinasi antarwilayah terus berjalan, dan perkembangan selanjutnya akan terus dipantau secara ketat oleh berbagai pihak.
⚠️ CATATAN KEAMANAN HUKUM
Seluruh isi rilis ini disusun berdasarkan pernyataan resmi narasumber dan fakta rencana aksi yang disampaikan secara terbuka, tidak memuat tuduhan langsung, penghinaan, atau ujaran kebencian, serta menggunakan diksi yang netral namun tegas sehingga aman secara hukum sesuai ketentuan UU Pers dan UU ITE.
— Ardy Rayhan
Kepala Redaksi Wilayah Papua
