TARGETNEWS.ID SURABAYA — Pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan iklim investasi yang sehat, tetapi juga ruang dialog yang terbuka bagi masyarakat. Keseimbangan antara keduanya menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong kemajuan Jawa Timur.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, saat mengapresiasi sinergi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Polda Jatim dalam menjaga kondusivitas daerah.
Apresiasi itu disampaikan menyusul pertemuan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Kapolda Jatim Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (23/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menjaga keamanan dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menilai stabilitas keamanan dan kepastian hukum memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan dunia usaha. Lingkungan yang aman, didukung penegakan hukum yang konsisten, dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan membuka peluang investasi.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa iklim investasi di Jawa Timur tetap kondusif sehingga dunia usaha berkembang dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Lia, investasi tidak semata-mata diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi idealnya berjalan beriringan dengan terbukanya lapangan kerja, berkembangnya usaha masyarakat, serta meningkatnya kesejahteraan.
“Iklim usaha yang sehat dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, memperluas kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Namun, Lia mengingatkan bahwa menjaga stabilitas daerah juga membutuhkan pendekatan yang mengedepankan komunikasi dan saling pengertian. Pemerintah dan aparat keamanan perlu membangun hubungan yang terbuka dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk buruh dan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi.
Baginya, perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Karena itu, aspirasi masyarakat perlu didengar dan ditanggapi melalui dialog yang konstruktif, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kita perlu terus merawat komunikasi, membuka ruang dialog, dan membangun saling pengertian. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tetapi harus kita kelola bersama agar tetap berada dalam koridor hukum serta menjaga suasana yang teduh dan kondusif,” ungkapnya.
Lia berpandangan, komunikasi yang terpelihara dapat menjadi jembatan untuk membangun kepercayaan antara pemerintah, aparat keamanan, pelaku usaha, dan masyarakat. Melalui dialog, berbagai persoalan diharapkan dapat dibicarakan secara terbuka sebelum berkembang menjadi ketegangan sosial.
Pendekatan yang dialogis, menurutnya, perlu berjalan seiring dengan penegakan hukum yang profesional dan penghormatan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Dengan demikian, upaya menjaga keamanan tidak terlepas dari komitmen untuk merawat kehidupan demokrasi.
Stabilitas daerah, lanjut Lia, bukan sekadar tercermin dari situasi yang aman, melainkan juga dari kemampuan berbagai pihak mengelola perbedaan secara dewasa. Kondisi yang kondusif diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, serta kehidupan sosial masyarakat.
Ia berharap koordinasi antara Pemprov Jatim dan Polda Jatim terus diperkuat, sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan terpeliharanya keharmonisan sosial.
“Melalui koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan, Jawa Timur diharapkan dapat terus menjaga stabilitas daerah sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Intelkam Polda Jatim, sejumlah pejabat utama Polda Jatim, serta beberapa kepala perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
(Anil)
