SURABAYA, TargetNews.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa timur Hartoyo, S.H, M.H Komisi E, Fraksi Demokrat Daerah Pemilihan Jatim 1 (kota Surabaya) lakukan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Reses 1 2023 di depan balai serba guna RT 06/ RW 08 Perumahan Graha Kencana Asem Rowo Blok i Surabaya, Sabtu (25/03/2023) pukul 20:00 Wib.
Dalam sambutannya Hartoyo SH, MH, Menjelaskan bahwa reses ini kewajiban DPRD provensi jatim untuk menyerap aspirasi masyarakat serta harapan warga.
Ia mengatakan sebagai informasi, anggota DPRD provensi Jumlah penduduk kurang lebih 42 juta jiwa. Dari kota terdiri dari 14 dapil,Dari dapil provinsi disurabaya terdapat 8 dapil termasuk saya keliling dari 31 kecamatan dan 154 kelurahan.
Foto : Hartoyo komisi E DPRD Provinsi jatim Berharap Sistem Zonasi Jangan Menjadi Kegelisahan Bagi Warga Kota Surabaya
“Dari 120 anggota DPR Di bagi 5 komisi, Komisi A membidangi hukum dan pemerintahan. termasuk kalau ada masalah sengketa, Komisi B yaitu Perekonomian, mulai dari bahan pokok seperti minyak , gula , beras dan lain sebagainya. Kemudian untuk komisi C bidang pembangunan,menangani seperti Rutilahu, Komisi D bidang kesejahteraan. Kemudian untuk komisi E seperti saya bidang pendidikan juga bagi warga yang kurang mampu, juga mengenai kesehatan bagi yang gak punya BPJS bisa PBI,” urainya.
“Salah satu contoh seperti PPDB itu sekarang ketua OSIS bisa masuk sekolah negeri. Kemudian bagi orang tuanya yang bekerja diluar negeri itu anaknya juga bisa masuk negeri tanpa zonasi, juga bagi anak-anak yang Sekolah SMP yang hafal Al Qur’an juzz 1 sampai juzz 4 itu bisa masuk sekolah SMA/SMK negeri.
Kemudian bicara tentang zonasi itu menjadi kegelisahan bagi para wali murid, Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa sistem zonasi menjadi kegelisahan bagi warga. Setiap kabupaten dan provinsi itu tidak sama, padahal harapannya bisa masuk negeri dan perguruan tinggi.
Foto : Hartoyo komisi E DPRD Provinsi jatim Berharap Sistem Zonasi Jangan Menjadi Kegelisahan Bagi Warga Kota Surabaya
Jelas banyak yang kecewa, sekarang gak ada yang namanya sekolah favorit, Sekarang diubah menjadi sistem zonasi, ada juga lewat jalur avirmasi bagi yang tidak mampu.
“kita sama-sama tau bahwa untuk pendidikan, seperti pondok pesantren itu sudah lama ada, sekarang kita akan sisihkan untuk anggaran untuk pendidikan.Untuk pengangguran kita akan sampaikan ke dinas terkait agar dilakukan pelatihan kerja,” jelasnya.(ANL)
