SIDOARJO -TargetNews.id Sabtu 03 Mei 2025 Warga desa berteriak berontak mengadu adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dan ketidak adilan Kepala desa Gamping kepada warga Desa Gamping kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo, pada hari Rabu (30/04/2025).
Pemerintah desa Gamping, Kecamatan Krian Sidoarjo, mendapat sorotan dan keluhan negatif dari warganya, terutama di era kepemimpinan kepala desa (Kades) Gamping, Subandi selama dua periode.
Sejumlah tokoh masyarakat desa setempat menyoroti kinerja kades Subandi dalam melaksanakan program kegiatan desa yang bersumber dari dana desa (DD) maupun dana bantuan lain.
Mereka menduga kades yang telah menjabat dua periode itu sarat ketimpangan, diantaranya dalam program Ketahanan pangan, BUMDes, BLT DD, pajak, hingga pembangunan fisik yang dikerjakan.
Hal itu diungkapkan oleh beberapa warga, pada Rabu malam, secara bergantian mereka menyampaikan ketidakpuasannya terhadap pemerintah desa Gamping yang sekarang.
“Banyak persoalannya, seperti soal kelompok masyarakat bernama Jala Mitra yang beranggotakan sekitar 18 orang. Pas ada bantuan turun, ternyata Jala Mitra hanyalah sebatas nama,“ ungkap DI (54), kepada wartawan.
”Jadi apa-apa semua diatur kades bersama orang-orang pilihannya, misal bantuan sejatinya untuk petani, malah diberikan kepada warga yang bukan petani,” tambah dia.
Warga lain berinisial SU (64) menambahkan bahwa dalam program ketahanan pangan berupa tanaman hidroponik juga muspro (tak berguna atau sia -sia), padahal anggaran yang digunakan tidak sedikit, tapi ratusan juta.
“Lha kalau begitu terus apa manfaatnya untuk masyarakat?. Demikian pula dengan BUMDes-nya. Nanti bisa lihat kondisi lapangan desa kayak gimana, sama sekali gak terurus,” tambah SU.
Masih ditempat yang sama, salah satu ketua RT desa setempat mengatakan selain hal-hal diatas, pekerjaan proyek infrastruktur seperti pavingisasi jalan juga banyak yang gak beres, dalam artian tidak memadai.
“Ada pavingisasi pas depan rumah saya, itu paving lama yang dipasang. Memang paving baru didatangkan, tapi dibawa lagi. Kayak dijadikan pameran saja paving barunya,” beber pak RT.
Sementara seorang pensiunan AD menceritakan sekitar tahun 2022 atau di 2023 ada proyek pavingisasi juga, namun pada waktu itu hanya pengurukan. “Itu kayak ditinggikan saja, mungkin sekitar 5-10 cm. Tapi heranku anggarannya hampir 400 juta,“ kata dia.
Berbagai keluhan warga diatas belum terkait bantuan- bantuan seperti PKH, BLT DD dan bantuan lainnya yang dianggap tidak tepat sasaran kepada warga kurang mampu dan yang benar-benar membutuhkan.
Hingga beberapa warga mengadu adanya hasil panen dari sawah warga yang dipotong selama beberapa tahun dengan alasan untuk membayar pajak lahan, namun terbongkar saat warga membayar pajak sawahnya ke Bank Jatim tahun 2025 ternyata disampaikan oleh petugas ada pembayaran pajak yang nunggak sudah beberapa tahun lamanya.
“Warga berharap pihak Pemdes Gamping diperiksa Kejaksaan dan pihak APH kabupaten Sidoarjo, mengingat dulu pernah menjalani pemeriksaan namun juga kandas ditengah jalan, walau semua bukti sudah jelas dan akurat karena ada indikasi dari oknum pengacara yang dipercaya warga. Kini warga benar-benar sudah tidak percaya lagi dan akan mengungkap segala tindak ketidak adilan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Gamping” pungkas SU.
Terpisah, kades Subandi saat coba dikonfirmasi awak media mengenai hal tersebut, tepatnya pada Jumat, 2 Mei 2025 malam belum memberikan balasan pesan WhatsApp yang disampaikan. ( Mas )
