Kotabaru | Advokat M. Hafidz Halim, S.H. menilai perilaku wartawan Khairul Sani mencerminkan sikap yang ia sebut sebagai “wartawan bodrex” dan ecek-ecek di Kalimantan Selatan, yakni oknum yang bertindak di luar prinsip jurnalisme etis dan profesional serta pengecut, tidak berbobot.
Menurut Halim, konfirmasi merupakan pilar utama dalam praktik jurnalistik yang membedakan antara jurnalis profesional dan oknum yang hanya mengejar keuntungan pribadi.
“Pernyataan ‘wartawan tanpa konfirmasi adalah wartawan bodrex’ sangat benar. Konfirmasi adalah prinsip dasar jurnalisme yang etis dan profesional. Wartawan yang tidak melakukan konfirmasi berarti mengabaikan tanggung jawab publik dan melanggar kode etik, saya sebenarnya tidak ada permusuhan dengan Khairul Sani tapi orang ini sering menyerang saya dari Belakang, padahal harusnya saya ada Hak Jawab, entah dia dibayar berapa atau ada masalah apa dengan saya” ujar Halim, Rabu (22/10/2025).
Pria yang akrab disapa Bang Naga ini menjelaskan, istilah “wartawan bodrex” merujuk pada individu yang datang tiba-tiba, membuat kegaduhan, lalu menghilang setelah memperoleh keuntungan pribadi mirip iklan obat sakit kepala Bodrex. Mereka biasanya tidak terikat dengan media resmi, tidak menulis berita, dan cenderung menggunakan profesi untuk menekan pihak tertentu.
Lebih lanjut, Halim menilai konfirmasi penting dilakukan untuk menjaga akurasi, kebenaran, dan kredibilitas media.
“Tanpa konfirmasi, berita berpotensi menyesatkan publik, bahkan bisa menjadi hoaks. Publik mempercayai media yang menyajikan fakta yang telah diverifikasi, bukan asumsi sepihak, Khairul Sani ini pengecut dia tidak konfirmasi ke saya langsung seharusnya dia itu konfirmasi ke saya dan bongkar dalang Rekayasa kasus saya, saya sudah laporkan dia selaku Wartawan Kalimantanprime.com ke Dewan Pers, dia tidak profesional, saya ini juga pernah jadi wartawan tahun 2015-2019” tegas Pengacara Muda yang saat ini aktif sebagai advokat di HAPI.
Ia menambahkan, konfirmasi juga menjadi bentuk keseimbangan informasi dengan memberi ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan tanggapan sebelum berita diterbitkan.
Menurutnya, mengabaikan proses tersebut berarti melanggar tanggung jawab sosial wartawan dan merusak kepercayaan publik terhadap profesi pers.
“Wartawan bodrex bukanlah jurnalis. Mereka adalah oknum yang memanfaatkan nama pers untuk kepentingan pribadi. Profesi wartawan seharusnya menjadi pelayan kepentingan publik, bukan alat tekanan,” tutup Halim.
Halim menegaskan, pernyataannya tersebut merupakan kritik etik, bukan serangan pribadi, dan ditujukan untuk mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam dunia pers.
