Oleh: Aceng Syamsul Hadie (ASH) TARGETNEWS.ID NASIONAL Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026 bukan sekadar berita reshuffle. Pergantian mendadak seorang Menteri Keuangan menyentuh jantung kekuasaan negara: APBN, fiskal, utang, pajak, investasi, BUMN, hingga kepercayaan pasar.
Yang membuat publik bertanya bukan semata-mata mengapa Purbaya dicopot, tetapi mengapa pencopotannya berlangsung begitu mendadak dan apa arah ekonomi yang hendak dibangun setelahnya?
Purbaya bahkan masih mengikuti rapat Komite IV DPD RI ketika proses pergantian berlangsung. Pada saat yang hampir bersamaan, Suahasil Nazara mengaku baru mendapat telepon dari Istana pada pagi hari untuk bersiap dilantik sebagai Menteri Keuangan pada sore harinya.
Secara konstitusional, Presiden memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri. Karena itu, tidak tepat memperdebatkan hak prerogatif Presiden. Namun, dalam negara demokrasi, kewenangan hukum tidak otomatis menghapus etika, kepantasan, penghormatan terhadap institusi dan kebutuhan akan akuntabilitas politik.
Pertanyaan publik tetap sah: apa alasan substantif pencopotan Purbaya?
Sampai saat ini, tidak terdapat penjelasan pemerintah yang secara terbuka menunjuk satu kesalahan fatal Purbaya sebagai alasan tunggal. Di sisi lain, sejumlah analisis mengaitkan masa jabatannya dengan kekhawatiran terhadap disiplin fiskal, ketidakpastian kebijakan, pelemahan rupiah, serta hubungan kebijakan fiskal dengan Bank Indonesia. Reuters mencatat bahwa pergantian tersebut dipandang sebagai upaya memulihkan kepercayaan investor dan menggeser pengelolaan ekonomi menuju pendekatan yang lebih dapat diprediksi.
Di sinilah sosok pengganti justru menjadi petunjuk penting.
Suahasil Nazara bukan figur asing. Ia adalah teknokrat yang lama berada di lingkungan Kementerian Keuangan, pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal dan menjabat Wakil Menteri Keuangan. Ia bukan orang yang harus belajar dari nol mengenai mesin APBN.
Dengan demikian, pergantian Purbaya menjadi Suahasil dapat dibaca sebagai pergeseran gaya dan paradigma pengelolaan fiskal: dari pendekatan yang lebih agresif mengejar pertumbuhan menuju pendekatan yang menekankan kredibilitas APBN, disiplin fiskal, dan kepastian bagi pasar.
Tetapi persoalannya belum selesai.
Pemerintahan Prabowo mempunyai agenda ekonomi yang sangat besar. Program kesejahteraan, subsidi, pembangunan, investasi negara, dan berbagai proyek strategis membutuhkan pembiayaan yang tidak kecil. Pada saat bersamaan, pemerintah dituntut menjaga defisit APBN dan kepercayaan investor.
Maka, persoalan sesungguhnya bukan sekadar siapa Menteri Keuangannya.
Persoalannya adalah: seberapa besar ambisi politik pemerintah mampu ditopang oleh kapasitas fiskal negara?
Pencopotan Purbaya juga memunculkan spekulasi mengenai dinamika antara Kementerian Keuangan, BUMN, Danantara dan institusi ekonomi lainnya. Namun, spekulasi harus tetap ditempatkan sebagai spekulasi. Belum ada bukti publik yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pencopotan Purbaya merupakan akibat konflik kepentingan tertentu.
Justru karena itulah pemerintah perlu terbuka.
Jika Purbaya dicopot karena kebijakan fiskalnya dianggap keliru, publik berhak mengetahui kebijakan mana yang dianggap gagal.
Jika karena komunikasi publik, jelaskan indikator dan dampaknya terhadap pasar.
Jika karena koordinasi antarlembaga, jelaskan di mana letak persoalannya.
Dan jika memang terjadi perubahan strategi ekonomi, sampaikan secara terbuka kepada rakyat ke mana arah baru ekonomi Indonesia.
Jangan sampai pergantian Menteri Keuangan hanya menghasilkan satu kesan: orangnya berganti, tetapi persoalan fundamental ekonomi tetap sama.
Sebab Menteri Keuangan bukan sekadar pejabat kabinet. Ia adalah penjaga pintu terakhir uang negara.
Dan ketika penjaga pintu itu diganti secara mendadak, pertanyaan publik bukanlah bentuk pembangkangan.
Itulah mekanisme kontrol dalam demokrasi.
Karena pada akhirnya, yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya nasib Purbaya. Yang jauh lebih penting adalah nasib APBN, arah ekonomi nasional, dan uang rakyat.
Ada apa dengan Purbaya? Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah: “Ada apa dengan arah kekuasaan ekonomi Indonesia?”
*) Penulis,
Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM.
Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional)
