JAKARTA — Angka pertumbuhan ekonomi yang positif tidak akan banyak berarti apabila masyarakat masih harus berjibaku mempertahankan daya beli, sementara dunia usaha hanya mampu bertahan tanpa ruang untuk berkembang.
Pesan itulah yang mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI bertajuk “APBN untuk Kemakmuran Rakyat: Konstitusionalisasi Perlindungan Daya Beli dan Pemerataan Ekonomi” di Jakarta.
Diskusi tersebut mempertemukan kalangan akademisi, pakar ekonomi dan anggota parlemen untuk membedah satu persoalan penting: bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar bekerja untuk kemakmuran rakyat, bukan sekadar menghasilkan indikator ekonomi yang terlihat baik di atas kertas.
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, S.H.I., S.Sos., S.H., M.E.I., atau yang akrab disapa Ning Lia, menegaskan bahwa menjaga daya beli masyarakat harus menjadi perhatian serius dalam arah kebijakan ekonomi nasional.
Menurutnya, kondisi ekonomi yang sehat tidak boleh hanya diukur dari kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup maupun kemampuan perusahaan untuk menutup biaya operasional.
Industri, kata Ning Lia, harus diberi ruang untuk bertumbuh.
“Jangan sampai sektor industri kita cukup pada kata bertahan atau sekadar Break Even Point. Industri harus memiliki ruang untuk tumbuh, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan upah dan memberikan multiplier effect kepada masyarakat,” ujar Lia Istifhama.
Bagi Ning Lia, istilah bertahan tidak seharusnya menjadi target akhir pembangunan ekonomi.
Sebab, ketika masyarakat hanya bertahan dari tekanan harga dan pendapatan yang stagnan, sementara industri hanya mampu mencapai titik impas atau Break Even Point (BEP), maka roda ekonomi berpotensi kehilangan tenaga untuk bergerak lebih jauh.
Ekonomi harus bertumbuh dan pertumbuhan itu harus terasa.
Tidak cukup hanya muncul dalam laporan statistik, pertumbuhan ekonomi harus hadir di meja makan keluarga, dalam meningkatnya pendapatan, terbukanya lapangan pekerjaan, berkembangnya UMKM dan semakin kuatnya industri nasional.
Pertumbuhan Harus Sampai ke Kantong Rakyat
Ning Lia menilai, salah satu tantangan terbesar pembangunan ekonomi adalah memastikan pertumbuhan tidak berhenti sebagai angka Produk Domestik Bruto (PDB).
Di tengah masyarakat, realitas ekonomi sering kali berbicara berbeda.
Keluarga harus semakin cermat mengatur pengeluaran. Pelaku UMKM menghadapi perubahan pola konsumsi dan persaingan digital. Pekerja menghadapi ketidakpastian lapangan kerja, sementara kelas menengah merasakan tekanan dari meningkatnya berbagai kebutuhan hidup.
Karena itu, menurut Senator asal Jawa Timur tersebut, ukuran keberhasilan ekonomi harus lebih luas.
“Daya beli masyarakat harus dijaga. Jangan sampai masyarakat hanya mampu bertahan dari hari ke hari, sementara industri juga hanya bertahan di titik impas. Kita membutuhkan kebijakan yang mampu menciptakan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap cara pandang pembangunan yang terlalu terpaku pada besarnya angka pertumbuhan.
Sebab pertanyaan pentingnya bukan hanya berapa persen ekonomi tumbuh, tetapi juga siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut.
Apakah pertumbuhan menciptakan pekerjaan? Apakah pendapatan masyarakat meningkat? Apakah UMKM memperoleh pasar yang lebih kuat? Dan apakah kelas menengah memiliki rasa aman terhadap masa depan ekonominya?
Kemiskinan Tidak Cukup Dijawab dengan Bantuan
Dalam forum tersebut, Dr. Muhamad Yunanto, SE., MM., dari Universitas Gunadarma menyoroti persoalan kemiskinan yang tidak cukup diselesaikan melalui bantuan konsumtif.
Menurutnya, terdapat persoalan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat yang harus menjadi bagian dari perhatian negara.
“Tantangan negara kita seperti yang disampaikan pimpinan adalah moral hazard. Karena itu, kita bicara problem kemiskinan kultural yang penyelesaiannya tidak sebatas bagi-bagi sembako,” ujarnya.
Pandangan itu memperkuat gagasan bahwa perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi harus berjalan bersama.
Bantuan memang penting ketika masyarakat menghadapi kondisi sulit. Namun dalam jangka panjang, masyarakat juga membutuhkan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, modal, pasar dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup.
Dengan kata lain, negara tidak cukup hanya membantu rakyat bertahan, tetapi juga harus menciptakan jalan agar rakyat mampu bertumbuh.
Angka Pertumbuhan dan Realitas di Lapangan
Narasumber lainnya, Abdul Manap, mengingatkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi perlu dibaca secara lebih kritis.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 disebut mencapai 5,61 persen, sementara pertumbuhan pada semester pertama berada di kisaran 5,45 persen.
Namun, pertumbuhan tersebut masih menyisakan pertanyaan mengenai kualitas dan pemerataannya.
“Kalau 5 persen itu tidak kerja, kalau kerja bisa 6 atau 7 persen. Tetapi banyak ekonom juga mengkritisi angka ini. Apakah betul sebesar ini? Karena melihat kondisinya masih berat,” katanya.
Realitas tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum otomatis menghilangkan tekanan yang dirasakan masyarakat.
Jika pertumbuhan terlalu banyak terkonsentrasi pada kelompok tertentu dan tidak menghasilkan efek berantai berupa lapangan kerja serta peningkatan pendapatan, maka manfaatnya akan sulit dirasakan secara merata.
APBN Bukan Sekadar Angka Triliunan
Diskusi juga menyoroti besarnya APBN 2027 yang mencapai sekitar Rp4.097,2 triliun.
Bagi Ning Lia, besarnya anggaran negara harus diterjemahkan menjadi manfaat konkret bagi masyarakat.
APBN tidak boleh hanya menjadi angka besar dalam dokumen negara. Anggaran harus mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli, mendukung industri, melindungi kelompok rentan dan membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas.
Salah satu program yang dibahas dalam forum adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah.
Abdul Manap menyebut program tersebut memiliki dampak yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di lapisan bawah.
“MBG ini agak unik. Di kalangan elite mungkin kurang populer, tetapi di bawah masyarakat justru ditunggu. Di beberapa daerah, anak-anak dari keluarga miskin bahkan berangkat sekolah tanpa sarapan,” ujarnya.
Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan negara pada akhirnya dapat dilihat dari persoalan-persoalan sederhana namun mendasar: apakah anak-anak mendapatkan gizi yang cukup, apakah keluarga mampu membeli kebutuhan pokok dan apakah masyarakat memiliki kepastian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Rupiah, PHK dan Tekanan terhadap UMKM
Tekanan daya beli juga tidak dapat dilepaskan dari berbagai persoalan ekonomi lainnya.
Pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga, ancaman PHK dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat menjadi tantangan yang saling berkaitan.
Dalam diskusi disebutkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sempat menembus angka Rp18.000 sebelum kembali berada di kisaran Rp17.700-an.
Sementara itu, jumlah PHK sepanjang Januari hingga Juni 2026 disebut mencapai 43.805 pekerja.
Ketika lapangan kerja menyusut, dampaknya tidak berhenti pada pekerja yang kehilangan penghasilan.
Daya beli rumah tangga ikut melemah. Konsumsi berkurang. Pelaku UMKM menghadapi penurunan omzet. Pada akhirnya, tekanan tersebut dapat menjalar ke berbagai sektor ekonomi.
Di tengah situasi tersebut, UMKM juga menghadapi tantangan dari produk murah dan perubahan pola belanja masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital.
Karena itu, Ning Lia memandang penting adanya kebijakan ekonomi yang tidak hanya bersifat responsif terhadap krisis, tetapi juga mampu membangun ketahanan ekonomi jangka panjang.
Jangan Biarkan Pertumbuhan Dinikmati Segelintir Kelompok
Abdul Manap juga mengingatkan bahwa pertumbuhan yang tidak diikuti pemerataan dapat memperlebar jarak antara kelompok ekonomi atas dan kelas menengah.
“Problemnya adalah ketika pertumbuhan ekonomi kelas atas tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang adil bagi masyarakat kelas menengah. Dengan kata lain, tidak ada multiplier effect berupa ketersediaan lapangan kerja bagi kelas menengah,” ujarnya.
Di titik inilah pesan Ning Lia menjadi semakin relevan.
Rakyat membutuhkan daya beli yang kuat. Industri membutuhkan pasar dan kepastian untuk berekspansi. UMKM membutuhkan ekosistem yang sehat. Sementara pekerja membutuhkan pekerjaan dan pendapatan yang memberikan rasa aman.
Semuanya saling berkaitan.
Industri yang tumbuh akan membuka lapangan kerja. Pekerjaan akan meningkatkan pendapatan. Pendapatan memperkuat daya beli. Daya beli yang kuat kembali menjadi pasar bagi industri dan UMKM.
Inilah rantai ekonomi yang, menurut Ning Lia, harus diperkuat melalui kebijakan negara.
APBN, lanjutnya, harus menjadi instrumen untuk membangun economic security atau keamanan ekonomi masyarakat, yaitu kondisi ketika kebutuhan dasar tersedia, dapat diakses dan terjangkau secara berkelanjutan.
“Daya beli masyarakat harus dijaga. Jangan sampai masyarakat hanya mampu bertahan dari hari ke hari, sementara industri juga hanya bertahan di titik impas,” pungkas Ning Lia.
Pesan dari forum tersebut pun menjadi jelas: pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti di grafik dan statistik.
Pertumbuhan harus hadir dalam bentuk pekerjaan yang tersedia, pendapatan yang meningkat, usaha yang berkembang, industri yang ekspansif dan kehidupan rakyat yang semakin layak.
Karena tujuan akhir ekonomi bukan sekadar membuat negara terlihat tumbuh.
Tujuan sebenarnya adalah memastikan rakyat ikut merasakan pertumbuhan itu.
(Anil)
