PROBOLINGGO Generasi muda tidak cukup hanya memahami nilai-nilai kebangsaan secara teori. Mereka juga dituntut berani mengambil peran dalam kehidupan masyarakat, termasuk menyampaikan gagasan serta ikut mengawal kebijakan dan regulasi yang menyangkut kepentingan publik.
Pesan tersebut disampaikan Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI di Probolinggo, Jumat (11/9/2026).
Dalam kegiatan yang turut dihadiri kalangan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) tersebut, Ning Lia, sapaan akrab Lia Istifhama, mendorong mahasiswa dan generasi muda agar tidak memilih menjadi penonton ketika menemukan persoalan di tengah masyarakat.
Menurutnya, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus dipahami sebagai pedoman dalam bersikap sekaligus menjadi landasan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Saya ingin generasi yang lebih muda dari saya lebih proaktif mengambil peran, harus lebih speak up. Kalau ada regulasi negara yang sudah terlanjur disahkan, kita harus berani berbicara apakah memungkinkan adanya ruang revisi,” ujar Ning Lia.
Ia menegaskan, keberanian menyampaikan pendapat merupakan bagian dari proses demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus tetap disertai tanggung jawab dan ditempuh melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum serta konstitusi.
Ning Lia juga mengingatkan mahasiswa untuk membangun kepekaan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Menurutnya, organisasi kemahasiswaan memiliki posisi strategis sebagai bagian dari elemen masyarakat yang dapat ikut menyuarakan kepentingan publik.
Ia kemudian membagikan pengalamannya ketika menerima pengaduan masyarakat mengenai dugaan persoalan mafia tanah. Persoalan tersebut, kata Ning Lia, juga memiliki kedekatan dengan pengalaman keluarganya yang hingga kini masih menghadapi proses hukum terkait masalah pertanahan.
“Tadi malam saya menerima tamu dari masyarakat yang menjadi korban mafia tanah atau mafia bersertifikat. Saya pun juga korban, orang tua saya menjadi korban dan sampai sekarang masih berproses hukum,” ungkapnya.
Pengalaman itu menjadi salah satu alasan bagi Ning Lia untuk mendorong generasi muda tidak bersikap apatis terhadap persoalan yang dialami masyarakat.
Ia menilai kritik, gagasan, maupun usulan perubahan terhadap sebuah regulasi merupakan bagian dari dinamika demokrasi selama disampaikan secara konstruktif dan tetap menghormati aturan hukum.
“Semua harus benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat,” tuturnya.
Dorong Kesinambungan Pembangunan melalui PPHN
Selain membahas peran generasi muda, Ning Lia turut menjelaskan pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam menjaga arah pembangunan nasional.
Menurutnya, negara membutuhkan pedoman pembangunan jangka panjang agar program strategis tidak berhenti hanya karena terjadi pergantian kepemimpinan nasional.
“Jangan sampai ketika berganti presiden, pembangunan yang sudah dirancang kemudian tidak dilanjutkan. Di situlah pentingnya PPHN,” jelasnya.
Ning Lia juga berpandangan bahwa politik semestinya tidak hanya dimaknai sebagai sarana mendapatkan jabatan maupun kepentingan pribadi. Politik, menurutnya, harus menjadi ruang untuk mengambil peran strategis dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat luas.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah unsur penyelenggara pemilu juga hadir, antara lain Bawaslu Provinsi Maluku, Bawaslu Kabupaten Probolinggo, KPU Kabupaten Probolinggo, dan KPU Kota Probolinggo.
Melalui Sosialisasi Empat Pilar, Ning Lia berharap generasi muda semakin percaya diri memasuki ruang publik, memiliki kepedulian terhadap persoalan sosial, serta berani menyampaikan gagasan untuk mendorong perbaikan.
Baginya, keberanian pemuda untuk bersuara bukan sekadar tentang lantangnya kritik, melainkan bagaimana gagasan tersebut lahir dari kepedulian terhadap masyarakat dan diarahkan pada perubahan yang tetap berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.
(Anil)
