JEMBER – Dinamika baru mencuat dari kawasan selatan Jember. Rangkaian investigasi yang dilakukan tim Litbang dan penyelidikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Jawa Timur mengarah pada dugaan serius penyimpangan anggaran di tingkat desa.
Laporan warga yang disampaikan oleh Ustad Muhammad Suja’i dari Kasiyan Timur menjadi pintu masuk pengungkapan kasus ini. Setelah serangkaian pengumpulan data dan penelusuran lapangan, MAKI Jatim menemukan indikasi kuat adanya praktik tidak wajar dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) serta distribusi dana CSR dari PT Imasco.
Sorotan utama tertuju pada lima desa di Kecamatan Puger, yakni Lohjejer Wuluhan, Puger Wetan, Wonosari, Grenden, dan Kasiyan Timur. Kelima wilayah tersebut diduga memiliki pola pengelolaan anggaran yang bermasalah dan berpotensi melanggar hukum.
Dalam konsolidasi akbar yang digelar di Sadengan, Kasiyan Timur, Minggu (26/4), Ketua MAKI Jatim, Heru, menyampaikan sikap tegas di hadapan ribuan warga. Ia menilai, sudah saatnya dugaan ini diuji melalui proses hukum yang transparan.
“Ini bukan lagi sekadar dugaan biasa. Data yang kami kantongi memiliki dasar hukum yang kuat. Kami akan membawa ini ke ranah hukum agar terang benderang,” ujarnya.
Tak hanya berhenti pada temuan, MAKI Jatim juga mengintensifkan komunikasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Ditreskrimsus Polda Jatim dan Kejati Jatim. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pelaporan berjalan sistematis dan memiliki pijakan hukum yang kokoh.
Selama lima hari berturut-turut, tim investigasi melakukan pendalaman melalui pengumpulan bahan dan keterangan. Hasilnya disebut cukup signifikan untuk memperkuat konstruksi laporan terhadap para kepala desa yang diduga terlibat.
Rencana konkret pun telah disusun. Penyusunan berkas laporan dimulai Senin (27/4), sementara pelaporan resmi dijadwalkan sehari setelahnya. Proses ini akan dikawal oleh tim hukum MAKI Jatim yang dipimpin Achmad Khusairi.
Di sisi lain, gelombang dukungan warga terus menguat. Dalam forum konsolidasi tersebut, masyarakat yang tergabung dalam gerakan Jember Selatan Bersatu menyatakan komitmennya untuk membawa persoalan ini hingga ke tingkat pusat, termasuk ke DPR RI.
Mereka bahkan menyatakan kesiapan untuk menyuarakan langsung aspirasi kepada Presiden, sebagai bentuk tekanan moral agar penanganan kasus berjalan adil dan transparan.
Aksi ditutup dengan seruan solidaritas dan doa bersama, mencerminkan harapan besar warga agar upaya ini menjadi titik balik bagi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel.
