MEDAN – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Mandiri Sumatra Utara tampak hadir melaksanakan aksi damai di depan kantor PLN Wil Sumut untuk tidak merusak Citra “Berakhlak” yang telah di ciptakan Menteri BUMN Erik Tohir pada Selasa 8 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB.
Dalam orasi yang disampaikan, salah satu kordinator JMM meminta agar manager Up3 PLN Rantau Parapat harus segera dicopot dan tak layak untuk dipertahankan karena diduga di Up3 rantau Parapat terindikasi dugaan Mark up dan korupsi dalam pengadaan minibus untuk P2TL.
“Pengadaan kendaraan tersebut jauh dari spek yang didalam kontrak, tentu ini tanggungjawab besar Manager Up3 Rantau Parapat,” ucapnya.
Kemudian, mereka juga meminta Kejaksaan tinggi Sumatera Utara periksa Manager Up3 Rantau Parapat dan pihak pihak terkait dalam pengadaan kendaraan untuk P2TL tersebut.
“Dalam semangat menyambut Kemerdekaan ini kita harus jajah korupsi jangan dikasih gerak. Nah hari ini kami menyambangi kantor PLN Sumut pada prinsipnya mendukung GM PLN Sumut agar tidak mempertahankan pejabat bermental korup yang dapat meruntuhkan Slogan Berakhlak,” sebut Ridos saat diwawancarai.
Jangan sampai, katanya, simbol berakhlak tersebut hanya menjadi lifestyle belaka dan tidak diimplementasikan dalam bekerja.
“Hari ini kami duga Up3 Rantau Parapat tidak seirama dengan GM PLN Sumut bahkan Menteri BUMN Erik tohir. Karena dalam sebuah kutipan yang kami himpun bahwa Erik Tohir sangat mengharamkan tindakan yang menguntungkan diri sendiri maupun tindakan korupsi. Kami duga dalam pengadaan minibus untuk P2TL ini Manager Up3 Rantau parapat menjadi aktor utama,” tambahnya.
Ia melanjutkan, diduga pengadaan kendaraan roda empat P2TL Up3 Rantau parapat di korupsi dan Mark up besar besaran, maka Pimpinan PLN Wilayah Sumatera Utara harus ambil sikap tegas copot manager PLN Up3 Rantau Parapat guna menjaga kredibilitas PLN se Sumatera Utara.
“Beranjak dari hal tersebut, pimpinan PLN Sumatera Utara jangan tutup mata dan tipis telinga, sebab kalau tidak ditindak akan meraja Lela,” katanya.
Massa JMM juga minta Kejaksaan tinggi Sumatera Utara untuk segera lakukan pemeriksaan maraton, dan sebelum membubarkan diri JMM sampaikan akan membeberkan berupa kontrak, surat surat kendaraan sebagai bahan pendukung dalam dugaan Mark up dan korupsi pada pengadaan kendaraan minibus tersebut yang diduga tidak sesuai dengan spek, lain di kontrak lain di lapangan.
“Dan terakhir Minggu depan kami akan kembali turun ditempat yang sama dan tuntutan yang sama dengan membeberkan beberapa bahan pendukung tersebut,” tutup Ridos. (Lim)
